Selasa, 16 Oktober 2012
Sumber: Bisnis Jabar/ANTARA News/MI
Tampilkan postingan dengan label Industri Militer Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Industri Militer Indonesia. Tampilkan semua postingan
PT. PINDAD Genjot Produksi Panser Anoa
Sumber: Bisnis Jabar/ANTARA News/MI
PT Pindad Kembangkan Tank 20 Ton
Marder 1A3 milik Bundeswehr. TNI AD membeli ranpur Marder dan Leopard dari Jerman. (Foto: ©Bundeswehr/Mandt)16 Oktober 2012, Jakarta: PT Pindad (Persero) tengah mengembangkan tank tempur medium dengan bobot sekitar 20 ton, yang ditargetkan "prototype"-nya sudah jadi pada 2014.
"Pembuatan tank tempur menjadi salah satu target pengembangan produksi ke depan. Ini merupakan produk baru bagi Pindad," kata Kepala Sekretariat Perusahaan PT Pindad Iwan Kusdiana saat menerima kunjungan pejabat Kemenko Polhukam dan sejumlah wartawan di PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Menurut dia, pengembangan tank tempur medium tersebut dilakukan tanpa ada proses kerja sama maupun alih teknologi (ToT) dengan perusahaan tank dari luar negeri, namun pengembangan dilakukan PT Pindad sendiri.
Terkait dengan kebijakan pemerintah yang memborong tank medium Marder dari Jerman, kata dia, masih belum jelas mengenai alih teknologinya. Kendati demikian, Pindad juga tidak akan meniru tank ini.
Di tempat yang sama, Kepala Divisi Kendaraan Khusus PT Pindad Hery Mochtady mengatakan tank yang sedang dikembangkan Pindad akan mengacu pada kebutuhan dan permintaan TNI.
"Kita tidak meniru. Kita desain sesuaikan 'requirement' kavaleri TNI," ujarnya.
Sejauh ini tahapan yang dilalui sampai pada pembuatan desain melibatkan kavaleri, namun tidak sampai mereka masuk lebih jauh ke dalam. "Target kita pada 2014 sudah jadi prototype. Setelah prototype jadi, kita mulai produksi," jelasnya.
Selama ini proses ToT kendaraan khusus hanya menyangkut Panser Cannon 90 mm yang dibeli pemerintah sebanyak 22 unit. Dari jumlah itu, 11 diantaranya dirakit oleh PT Pindad.
Mengenai tank Marder, Pindad belum mengetahui seperti apa mekanisme pengadaannya, termasuk keterlibatan Pindad untuk ToT. "Itu kan satu paket dengan Leopard. Kita belum tahu perjanjiannya seperti apa," ujar Hery.
Sumber: Republika
Rencana Litbang Produk Alutsista
Senin, 15 Oktober 2012
Daftar rencana litbang produk alutsista industri pertahanan dalam negeri.
1. Lead integrator PT. DI
a. Pesawat tempur generasi 4,5 KFX/IFX mulai pengusaan desain (2013-2014), penguasaan produksi (2015-2019), pengembangan produksi (2015-2024),
b. Pesawat angkut N-XXX sebagai pengembangan dari C-130,
c. Pesawat terbang tanpa awak jenis Alap-alap, Sriti dan UCAV,
d. Bom 250kg dan smart bomb.
2. Lead integrator PT. PAL
a. Kapal perang atas air KCR 60m, PKR 105m,
b. Kapal selam sebagai pengembangan KRI Cakra.
3. Lead integrator PT. Pindad
a. Ranpur medium tank dan main battle tank mulai tahap penguasaan desain (2013-2014), penguasaan produksi (2015-2019), pengembangan baru (2020-2024),
b. Roket Rhan 220, Rhan 450, Rhan 550,
c. Rudal C-705 dan rudal jarak menengah,
d. SS-3 dan SS-10.
4. Lead integrator PT. LEN
a. Land radar, Land radar surveillance, Land radar surveillance 3D,
b. Combat Management System (CMS), CMS KCR, CMS PKR, CMS kapal selam,
c. Alat komunikasi; digital signal processing, multiband dan SDR.
5. Lead integrator Badan Usaha Milik Swasta
a. KCR Trimaran,
b. Payung udara orang, paying udara barang.
c. Rompi anti peluru dan helm anti peluru.
Sumber: Blue Print Litbang Produk Alpalhankam, KKIP
@Berita HanKam
Menristek Kurang Puas Kinerja PUNA Wulung
Jumat, 12 Oktober 2012
11 Oktober 2012, Jakarta: Meski senang menyaksikan karya anak bangsa yang sudah bisa menciptakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA), namun dibalik rasa bangganya itu, Menristek Gusti Muhammad Hatta juga mengatakan kurang puas ketika menyaksikan PUNA jenis ‘Wulung’ yang diterbangkan di atas run way Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma saat demonstrasi udara, Jakarta, Kamis (11/10).
Menurut Menristek Gusti, Pesawat Terbang Tanpa Awak jenis Wulung tersebut suaranya terlalu bising. “Seharusnya pesawat nirawak tidak mengeluarkan suara. Bisa-bisa ditembak musuh kalau pesawat nirawak kita suaranya seperti itu,” kata Gusti kepada wartawan.
Ia berharap Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kementerian Pertahanan bisa melakukan pengembangan yang lebih baik jika pesawat tanpa awak tersebut ditujukan sebagai alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia.
“Awalnya, pesawat tanpa awak memang diprioritaskan untuk keperluan sipil seperti memantau wilayah di Indonesia. Namun dalam perkembangannya pesawat tersebut bisa dijadikan sebagai alat utama sistem persenjataan TNI. Untuk itu pesawat ini harus canggih, dan saya yakin BPPT bisa membuatnya,” tambah Menristek.
Selain dari segi suara, Menristek juga mengkritik mengenai bahan dasar badan pesawat yang terbuat dari serat fiber. Ia berharap bisa diganti dengan bahan dasar lain yang lebih kuat, “Layaknya pesawat intai tanpa awak milik negara lain,” ujarnya.
Dibalik kritiknya itu, Gusti Muhammad Hatta mengaku tetap bangga dan siap mempromosikan pesawat tanpa awak tersebut. “Saya siap mempromosikan karya anak bangsa itu tahun depan. Dan saya berharap teknologi untuk pesawat intai tadi tidak menggunakan teknologi dari negara lain,” tutup Gusti.
Sumber: Info Publik
Legislator: UU Inhan Mewajibkan TNI Menggunakan Alutsista Produksi Dalam Negeri
12 Oktober 2012, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Najib mengatakan, UU Industri Pertahanan (Inhan) bisa mengikat pejabat kita baik pada Kementerian Pertahanan maupun TNI, agar menggunakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) produksi dalam negeri.
"Kalau terpaksa beli di luar negeri, maka harus diikuti dengan berbagai persyaratan, seperti transfer teknologi, atau dalam jangka panjang ada join production sehingga ketergantungan kita akan alutsista luar negeri bisa berkurang," kata Najib di Jakarta, Jumat.
Dia meneruskan, "di saat bersamaan akan tumbuh industri pertahanan dalam negeri yang bisa memasok alutsista."
Dia menyebut UU Inhan akan dijalankan oleh siapapun yang memerintah negeri ini.
"Kalau dibingkai UU, kan jangka panjang, siapapun nantinya yang berkuasa, dia tetap dikawal oleh UU ini," kata Najib.
UU Inhan memberi kepastian bagi industri dalam negeri karena baik dalam jangka pendek, menengah, mapun panjang sehingga percaya diri memproduksi dan mengembangkan alutsista.
"Kalau pemerintah tidak melaksanakan bisa kena sanksi, pejabatnya bisa kena hukuman. Sehingga daya paksanya sangat kuat. Sanksi bukan dalam pengertian hukuman yang harus ditanggung, karena soal hukuman diatur UU lain. Tapi sanksi yang semangatnya mengikat pemerintah," sebut Najib.
Pada UU Inhan terdapat pasal yang memberi sanksi bagi TNI yang membeli alutsista dari luar negeri padahal tersedia di dalam negeri. Najib menyatakan, saat ini yang lebih dikedepankan adalah bagaimana mendorong industri pertahanan dalam negeri maju.
"Sebaiknya kita tidak berbicara punishment, tapi bagaimana kita mendorong idealisme bangsa, dan kepentingan negara menjadi prioritas. Kita tidak ingin berbagai pejabat melakukan itu," kata dia.
UU Inhan juga akan menghindari maraknya makelar alutsista yang sering menciptakan masalah seperti korupsi. "Dengan adanya UU ini kita lebih memprioritaskan hubungan antarnegara, hubungan G to G, yang bisa saling menguntungkan bagi kedua negara, dan meminimalisasi peran broker.
UU ini juga lebih membuka pengusaha untuk terjun dalam bisnis alutsista demi mendapatkan keuntungan jangka panjang, seperti investasi membangun industri pertahanan dan memproduksi alutsista yang diperlukan.
Sumber: ANTARA News
Legislator Harapkan Inhan Serap Tenaga Terdidik
Selasa, 09 Oktober 2012
9 Oktober 2012, Jakarta: Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf berharap agar UU Industri Pertahanan mampu menyerap tenaga kerja terdidik sehingga pengangguran bisa berkurang dan tidak terjadi brain drain.
Dalam siaran persnya, Selasa (9/10), Muzzammil mengatakan, harapan PKS dari UU ini di antaranya adalah agar industri pertahanan dapat maju dan mandiri sehingga mampu menyerap tenaga kerja terdidik dalam negeri dalam jumlah besar. "Fungsi industri pertahanan untuk menyerap tenaga kerja sudah tercantum dalam UU ini pada Pasal 4 huruf c," ujarnya.
Berdasarkan data BPS, hingga Februari 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,32 persen dengan jumlah total penganggur mencapai 7,6 juta orang. Untuk TPT tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana, masing-masing 7,5 persen dan 6,95 persen dari angka pengangguran.
"PKS berharap setelah dilakukan revitalisasi terhadap industri pertahanan, pengangguran terdidik dapat terserap sekitar 5-10 persen. Ini penting agar tidak terjadi brain drain di mana SDM terbaik bangsa ini lebih memilih bekerja di luar negeri dibandingkan di dalam negeri," harap politisi asal Lampung ini.
Kata Muzzammil, pasca disahkannya UU ini, setiap industri pertahanan harus memiliki roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang yang komprehensif dalam menyerap tenaga kerja dalam negeri yang berkualitas. "Ini peluang bagi SDM terbaik bangsa Indonesia untuk terlibat dalam membuat alat peralatan pertahanan dan keamanan yang canggih melalui industri pertahanan baik di BUMN maupun swasta," ujarnya.
Muzzammil berharap suatu saat akan ada alutsista yang canggih buatan anak bangsa yang digunakan untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia dan membuat negara lain bangga dengan kualitas SDM Indonesia. "Untuk itu, PKS berharap pemerintah melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan dapat serius mewujudkan kemandirian dan kemajuan industri pertahanan dalam negeri."
Sumber: Jurnal Parlemen
TNI AD dan PINDAD Kembangkan Senapan Multi Laras
Sabtu, 06 Oktober 2012
6 Oktober 2012, Jakarta: Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) dan PT Pindad mengembangkan prototipe senapan mesin multi laras kaliber 7,62mm.
Berat senapan mesin 90 kg dengan panjang 962, 5 mm dan tinggi 320,3 mm. Senapan mempunyai enam laras yang mampu memuntahkan peluru 2500 butir/menit dengan jarak efektif 1000-1500 m. Sistem pengisian peluru disintegrated link. Senapan digerakan sumber arus DC sebesar 24 volt.
Prototipe dibuat selama dua bulan dan direncanakan uji tembak pada waktu dekat.
Senapan mesin multi laras dapat dipasang di helikopter, kendaraan tempur, atau kapal perang.
@Berita HanKam
PT DI Siap Membuat Tiga CN-295 untuk TNI AU
Kamis, 04 Oktober 2012
4 Oktober 2012, Jakarta: PT Dirgantara Indonesia menyatakan siap membuat tiga unit pesawat angkut CN-295 pada 2014. Tiga unit itu merupakan pesawat ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. “Proses perakitan akhir dan bagian ekor akan dibuat PT Dirgantara,” kata Direktur Aerostruktur PT Dirgantara Indonesia, Adi Alisjahbana, di Skuadron II Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2012.
Dalam kerja sama dengan Airbus Military Spanyol, Adi menjelaskan, porsi pekerjaan Dirgantara semakin meningkat. Dari sembilan unit pesawat, enam unit dibuat di Airbus Military Spanyol dan tiga unit lainnya dibuat di Indonesia. "Nantinya ada kolaborasi, 40 persen konten lokal, yakni bagian ekor pesawat, dan final assembling," kata Adi.
Pesawat CN-295 merupakan pesawat angkut sedang generasi baru dengan perlengkapan seperti digital avionic dan full glass cockpit. Pesawat versi militer ini mampu membawa 9 ton kargo dan 71 personel.
Pesawat ini mampu terbang sampai ketinggian 25.000 kaki dengan kecepatan jelajah maksimum 260 knot atau 480 kilometer per jam. Dengan dua mesin Turboprop Pratt dan Whitney Canada, pesawat ini mampu lepas landas dan mendarat di landasan pendek, yaitu 670 meter.
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan pesawat CN-295 akan menambah kekuatan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Ia berpesan agar TNI Angkatan Udara bisa memelihara armada militer ini.
Sumber: TEMPO
UU Inhan Perkuat Industri Pertahanan Indonesia
Rabu, 03 Oktober 2012
3 Oktober 2012, Jakarta: DPR optimistis dalam dua tahun sejak diberlakukannya UU tentang Industri Pertahanan, industri pertahanan dalam negeri akan berkembang pesat. Itu terwujud jika UU tersebut bisa segera diberlakukan. Pemberlakuan UU ini tinggal menunggu tanda tangan dari presiden. "Kami yakin dengan regulasi yang baru disahkan ini industri pertahanan dalam negeri mampu mempercepat pengembangan teknologi pertahanan," kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, kepada Koran Jakarta, seusai rapat paripurna pengesahan UU Industri Pertahanan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/10).
Keberadaan UU ini memang sebagai instrumen hukum untuk mendorong peningkatan produksi industri pertahanan. Dia menargetkan dua tahun ke depan pemerintah bisa menyehatkan industri pertahanan dalam negeri sehingga sejumlah industri pertahanan, baik milik pemerintah maupun swasta, bisa mengoptimalkan kapasitasnya.
Pembahasan RUU Industri Pertahanan dilakukan sejak 12 Januari 2012. RUU inisiatif DPR ini dirumuskan bersama dengan Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara BUMN. "RUU ini dibentuk untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan industri pertahanan nasional," kata Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin, dalam laporan hasil pembahasan RUU Industri Pertahanan. Pengesahan UU ini diharapkan dapat memajukan pertumbuhan in dustri yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan ke amanan. "Di samping itu, RUU ini juga memberikan pengaturan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi industri pertahanan agar dapat bekerja secara sinergis," jelasnya.
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menambahkan pengesahan UU Industri Pertahanan dinilai sangat strategis dan fundamental untuk membangkitkan kembali industri pertahanan. "Ke depan, kemampuan memproduksi dan pengembangan jasa pemeliharaan akan semakin berkembang," katanya.
Tak dimungkiri, kekuatan pertahanan dan ke amanan Indonesia menjadi andal. "UU ini juga akan menguatkan aspek kelembagaan, penyelenggaraan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, dan industri pertahanan itu sendiri untuk mandiri dan memproduksi produk alutsista secara berkesinambungan," jelasnya.
Dengan begitu, Menhan yakin lapangan kerja akan terbuka lebar dan perekonomian Indonesia akan bergerak. Selain RUU Industri Pertahanan, DPR dan pemerintah juga menyetujui untuk mengesahkan RUU tentang Veteran. Aturan baru tentang veteran diharapkan bisa memberikan penghargaan dan penghormatan kapada para veteran yang telah berjuang membela dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Meskipun pengaturan mengenai veteran sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1967, UU tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemberian penghargaan terhadap jasa veteran.
Sumber: Koran Jakarta
Industri Militer Indonesia
PT DI Merawat Helikopter Skuadron Udara 45
Rabu, 26 September 2012
26 September 2012, Bandung: Kesiapan operasionalisasi helikopter kepresidenan di Skuadron Udara 45 harus berada selalu dalam keadaan prima. Mereka memiliki sejumlah helikopter NAS-332 Super Puma berkelir abu-abu dan putih. Untuk merawat itu, dipercayakan kepada PT Dirgantara Indonesia.
”Kami selalu menjadikan helikopter-helikopter milik Sekretariat Negara itu berkondisi seperti baru guna menjamin tingkat keselamatan setinggi-tingginya," kata Joko Budi Rustanto, Kepala Divisi Sales Marketing, Jasa Perawatan Pesawat (Aircraft Services) PT DI kepada media di Bandung, Rabu.
Budi mengemukakan, helikopter-helikopter angkut menengah itu ditujukan untuk "orang sangat penting" alias VIP yang khusus dalam terminologi Indonesia dinamakan VVIP (walau di dunia internasional, istilah itu tidak dikenal).
Tiga NAS-332 Super Puma bernomor registrasi H-3203, H-3205 dan H-3206, helikopter kepresidenan, dirawat di fasilitas pemeliharaan PT Dirgantara Indonesia itu.
Dukungan perwakilan teknis juga disediakan PT DI untuk pekerjaan di luar Bandung, seperti halnya bilamana pekerjaan perawatan dilakukan di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma (Skadron Udara 45) dan Pangkalan Udara Atang Senjaya, Bogor (Skuadron Teknik 024).
Penyerahan material suku cadang biasanya dilaksanakan dalam tiga tahapan untuk kontrak kerjasama dengan Setneg yang memiliki nilai strategis karena setiap tahun selalu diperbaharui.
Selain melakukan perawatan, PT DI juga diminta melakukan modifikasi berupa penambahan peralatan peringatan tabrakan TCAD (Traffic/Collision Alerting Device) guna meningkatkan keselamatan penerbangan.
Pemasangan TCAS (Traffic/Collision Avoidance System) wajib pada semua pesawat sipil yang dioperasikan di Indonesia berdasarkan ketentuan Ditjen Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan, merujuk kepada peraturan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation) Internasional part 135 dan 25.
Selain itu, PT DI saat ini berencana menambah kapasitas dan kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi agar dapat melakukan perawatan dua NAS-332 L2 (helikopter versi NAS-332 VVIP yang didatangkan Sekretariat Negara dari Aerospatiale, Perancis, kini bagian dari Eurocopter).
Potensi project yang akan dilakukan oleh ACS PTDI sampai Desember 2012 adalah termasuk perawatan rutin helikopter Pusat Penerbangan TNI AD (tujuh unit BO-105, tiga unit Bell-205, dua unit Bell-412).
Termasuk pula perawatan rutin satu unit C212-200 dan satu unit AS-332 milik TWA (Trans Wisata Airline) serta modifikasi untuk pemasangan FDR (Flight Data Recorder) pada tiga unit pesawat C212-200 milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Sumber: ANTARA News
”Kami selalu menjadikan helikopter-helikopter milik Sekretariat Negara itu berkondisi seperti baru guna menjamin tingkat keselamatan setinggi-tingginya," kata Joko Budi Rustanto, Kepala Divisi Sales Marketing, Jasa Perawatan Pesawat (Aircraft Services) PT DI kepada media di Bandung, Rabu.
Budi mengemukakan, helikopter-helikopter angkut menengah itu ditujukan untuk "orang sangat penting" alias VIP yang khusus dalam terminologi Indonesia dinamakan VVIP (walau di dunia internasional, istilah itu tidak dikenal).
Tiga NAS-332 Super Puma bernomor registrasi H-3203, H-3205 dan H-3206, helikopter kepresidenan, dirawat di fasilitas pemeliharaan PT Dirgantara Indonesia itu.
Dukungan perwakilan teknis juga disediakan PT DI untuk pekerjaan di luar Bandung, seperti halnya bilamana pekerjaan perawatan dilakukan di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma (Skadron Udara 45) dan Pangkalan Udara Atang Senjaya, Bogor (Skuadron Teknik 024).
Penyerahan material suku cadang biasanya dilaksanakan dalam tiga tahapan untuk kontrak kerjasama dengan Setneg yang memiliki nilai strategis karena setiap tahun selalu diperbaharui.
Selain melakukan perawatan, PT DI juga diminta melakukan modifikasi berupa penambahan peralatan peringatan tabrakan TCAD (Traffic/Collision Alerting Device) guna meningkatkan keselamatan penerbangan.
Pemasangan TCAS (Traffic/Collision Avoidance System) wajib pada semua pesawat sipil yang dioperasikan di Indonesia berdasarkan ketentuan Ditjen Penerbangan Sipil Kementerian Perhubungan, merujuk kepada peraturan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation) Internasional part 135 dan 25.
Selain itu, PT DI saat ini berencana menambah kapasitas dan kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi agar dapat melakukan perawatan dua NAS-332 L2 (helikopter versi NAS-332 VVIP yang didatangkan Sekretariat Negara dari Aerospatiale, Perancis, kini bagian dari Eurocopter).
Potensi project yang akan dilakukan oleh ACS PTDI sampai Desember 2012 adalah termasuk perawatan rutin helikopter Pusat Penerbangan TNI AD (tujuh unit BO-105, tiga unit Bell-205, dua unit Bell-412).
Termasuk pula perawatan rutin satu unit C212-200 dan satu unit AS-332 milik TWA (Trans Wisata Airline) serta modifikasi untuk pemasangan FDR (Flight Data Recorder) pada tiga unit pesawat C212-200 milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Sumber: ANTARA News
Lapan Kembali Uji Roket RX-550 pada 2013
Selasa, 25 September 2012
26 September 2012, Garut: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kembali menyempurnakan kemampuan roket RX-550 yang segera diluncurkan pada 2013 mendatang.
Dalam persiapannya itu, LAPAN kembali melakukan uji statik motor roket RX-550 yang akan dilakukan pada Sabtu( 29/9) di Kecamatan Pangmeungpek, Kabupaten Garut. Sejumlah alat instalasi mulai dipasang pada roket RX-550 tersebut. Kepala Balai Produksi dan Pengujian Roket LAPAN Sudihartono menyebutkan,beberapa alat tersebut terdiri dari alat untuk mengukur daya dorong, tekanan, vibrasi, tempratur, dan data visual.
Sejumlah peralatan itu, kata Sudi, akan menentukan apakah motor roket senilai Rp5 miliar ini akan layak menjalani uji terbang atau tidak di 2013 nanti. ”Roket RX-550 sendiri masih dalam tahapan penelitian dan penyempurnaan. Di 2011 lalu,kami sempat melakukan uji statik.Namun,karena tidak sempurnanya struktur material pada bagian nossel motor roket saat itu, RX-550 masih belum bisa dikatakan layak uji terbang. Sekarang, uji statik motor pendorongnya akan kita lakukan kembali,”kata dia.
Sudi mengungkapkan, belum sempurnanya struktur komponen nossel motor roket disebabkan terbatasnya kualitas material logam.Saat itu, logam pada komponen nossel motor roket hanya memiliki ketebalan 3 mm. ”Idealnya, ketebalan struktur material 6 mm. Sedangkan kondisi saat itu ketebalannya hanya 3 mm. Jadi yang seharusnya material itu bisa menahan panas sebesar 3.000 derajat celcius selama waktu pembakaran propelan sekitar 14 detik, ini malah hanya tahan dalam waktu 7 detik saja.Akibatnya, saat memasuki detik ke 8, material nossel robek dan pecah,”ungkapnya.
Seperti diketahui, nama roket RX-550 diambil dari diameter motor roket yang berdiameter 550 milimeter. Panjang motor roket setidaknya mencapai 6 meter. Sedangkan panjang keseluruhan roket bisa mencapai 9 meter lebih. Fungsi khusus roket RX-550 adalah sebagai pendorong (booster) utama yang akan membawa satelit ke luar angkasa dengan kapasitas bahan bakar jenis HTPB (hydroxyl toluen poly butadiene) sebanyak 1,8 ton.
Roket ini diprediksi memiliki jarak tempuh sejauh 150 km dengan jangkauan sepanjang 300 km. Roket RX-550 merupakan penyempurnaan beberapa roket produksi Lapan sebelumnya, yaitu RX- 420 di tahun 2009 dan RX-320 di tahun 2008. Karena belum bisa menjangkau target yang ditetapkan, kedua roket itu pada akhirnya disempurnakan kembali melalui proyek pembangunan roket RX-550.
Dana pembangunan roket RX-550 ini sebesar Rp5 miliar. Di bagian lain,Kepala Pusat Sains Antariksa LAPAN Clara Yono Yatini mengatakan, saat ini hanya ada 30 peneliti astronomi, itu pun terpusat di LAPAN. “Sebetulnya banyak, hanya saja kemungkinan penghargaan di dalam negeri terhadap mereka (peneliti antariksa) kurang,”katanya.
Sumber: SINDO
RUU Industri Pertahanan Alihkan Pembinaan BUMNIS ke Kemhan
Rabu, 19 September 2012
Anoa 6x6 Canon, Pindad Indonesia. (Foto: Berita HanKam)19 September 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan mengklaim jika disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, maka RUU Industri Pertahanan akan memangkas habis agen dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Indonesia. "Salah satu tujuannya memang untuk menghalangi agen yang merugikan negara," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Hartind Asrin saat dihubungi oleh Tempo, Rabu, 19 September 2012.
Dia meminta masyarakat tidak langsung curiga dengan RUU ini. Sejumlah pihak misalnya mempersoalkan rencana pengalihan tanggungjawab pembinaan industri pertahanan, dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi ke Kementerian Pertahanan. Ada yang menganggap rencana itu akan membuka kembali peluang para purnawirawan TNI berbisnis. "Pengalihan itu hal yang wajar, orang militer lebih paham masalah-masalah militer," kata Hartind.
Hartind mengakui bahwa sejumlah pasal dalam RUU Industri Pertahanan masih perlu dibahas lebih lanjut. "Belum final, masih ada banyak masukan lain terkait hal itu," kata dia. RUU ini sendiri merupakan inisiatif DPR dan rencananya disahkan Desember 2012 depan.
Industri Pertahanan Memang Harus Dekat TNI
Rencana pemerintah mengalihkan tanggung jawab pembinaan industri pertahanan dari Kementerian BUMN ke Kementerian Pertahanan dinilai positif. Dengan perubahan ini, maka industri pertahanan tidak dibebani kewajiban untuk menghasilkan profit dan dividen semata.
"Industri pertahanan harus dikembalikan pada bisnis intinya, dan tidak boleh dibebani lini produksi lain," kata Andi Widjajanto, pengamat pertahanan Universitas Indonesia, Rabu, 19 September 2012. Apalagi, katanya, pasar untuk industri macam ini amat spesifik.
Andi kemudian mencontohkan bisnis PT. Pindad yang terpaksa mengembangkan produksi mobil listrik sebagai upaya menambah profit. "Jadi untuk memastikan industri pertahanan ada di jalur yang benar, pelibatan TNI memang dibutuhkan," kata dia.
Andi tak mempermasalahkan jika pasca pengalihan ke Kementerian Pertahanan, banyak jabatan komisaris di industri pertahanan ditempati para purnawirawan TNI. "Itu praktek yang banyak terjadi di seluruh dunia," ujarnya. Selama bukan perwira aktif, Andi menilai hal itu lazim saja.
Wacana pengalihan industri pertahanan ke Kementerian Pertahanan muncul pada Rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan yang sedang dibahas di DPR. Sejumlah kalangan menilai rencana itu bakal mengembalikan TNI pada kegiatan bisnis, sesuatu yang sudah dilarang oleh UU TNI.
Sumber: TEMPO
PT DI Selesaikan CN-235 ASW Kedelapan Pesanan Turki
Selasa, 18 September 2012
18 September 2012, Bandung: Tingkat kepercayaan dunia internasional kepada PT Dirgantara Indonesia (DI) cukup tinggi. Itu terlihat pada jalinan kontrak antara lembaga BUMN yang dulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dan berbagai negara, baik Asia maupun Eropa. Satu di antaranya, adalah Turki.
Kepala Tim Komunikasi PT DI, Sonny Saleh Ibrahim, mengemukakan, sejak 6 tahun silam, pihaknya bersepakat dengan Turki untuk mengerjakan 10 unit CN-235. Pemesanan itu merupakan modifikasi. "Turki memfungsikan CN-235 tersebut menjadi pesawat Maritim Patrol," ujar Sonny di PT DI, Selasa (18/9).
Dalam perkembangan pembuatan pemesanan Turki itu, kini, pihaknya siap melakukan flight test (uji coba) pesawat ke-8. Sonny mengatakan, pihaknya optimistis, dalam dua tahun mendatang, pihaknya siap menuntaskan proyek pemesanan Turki tersebut mengingat kontraknya berdurasi 8 tahun atau hingga 2014.
"Nilai kontrak dengan Turki itu tergolong besar. Angka kontrak engineer-nya mencapai 2 juta dolar AS per tahun. Jadi, selama 8 tahun kontrak, nilainya sejumlah 16 juta dolar AS (sekitar Rp 151 miliar.RED)," sebut Sonny.
PT DI Bidik Negara di Asia dan Afrika
Kepala Tim Komunikasi PT Dirgantara Indonesia (DI), Sonny Saleh Ibrahim, mengatakan, pada 2013 pihaknya memproyeksikan terjalinnya sejumlah kerjasama dalam bentuk proyek pembuatan pesawat, dengan berbagai negara. Pihaknya memproyeksikan nilai kerjasama pada 2013 mencapai Rp 2,5 triliun.
"Saat ini, masih dalam tahap penjajakan. Itu kami lakukan dengan beberapa negara. Misalnya, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Botswana," ujar Sonny di PT DI, Selasa (18/9).
Proyek yang siap dikerjakan PT DI pada periode 2013-2014, ujar dia, antara lain, 11 unit pesawat untuk skuadron perang, 8 unit pesawat serbu, 3 unit helikopter Bell. "Juga, 4 unit CN 235, dan 2 unit NC 212," ujar pria yang tengah berbusana batik tersebut.
Sumber: Tribun Jabar
TNI AL Pesan Lima CN-235MPA
Tricopter Helikopter Tanpa Awak Rancangan Mahasiswa ITB
Minggu, 16 September 2012
Pesanan Pesawat TNI ke PT DI Diharapkan Tidak Terhambat
Selasa, 11 September 2012
12 September 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap kesulitan modal yang dialami PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk membiayai pesanan pesawat dari dalam dan luar negeri sekitar 73 unit dengan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 7 triliun secepatnya teratasi.
Selain itu, "Saya berharap kondisi itu tidak lantas menghambat pengerjaan pesanan pesawat untuk TNI karena merupakan bagian dari program modernisasi alutsista," tutur Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/9).
Mahfudz menjelaskan bahwa saat ini setidaknya Kemenhan telah memesan sembilan unit pesawat CN 295 untuk TNI AU dan beberapa unit pesawat bel untuk TNI AD. "Kami berharap, pengerjaan tetap berjalan lancar dan bisa diselesaikan sesuai jadwal," lanjutnya.
Terkait besaran modal yang dibutuhkan PT DI untuk pengerjaan pesanan puluhan pesawat tersebut, menurut Mahfudz, anggaran negara tak akan cukup unruk menyehatkan cash flow perusahaan ini. "Kementerian BUMN diharapkan segera mengusulkan kebijakan taktis guna menyelesaikan kekurangan masalah modal itu," ujar Mahfuz.
Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiyantoro usai menghadiri raker yang membahas revisi UU Veteran RI menyatakan, meski saat ini PT DI kesulitan dalam permodalan, dipastikan tidak sampai mempengarui pengadaan dan penyelesaian pesanan pesawat untuk TNI.
"Kami optimis pengerjaan pesanan pesawat TNI dapat di kerjakan tepat waktu," tegas Menhan.
Filipina Akan Pesan CN-235 dari PT IPTN
Pemerintah Filipina berencana membeli pesawat intai maritim dari Indonesia dan pesawat angkut militer dari Italia, diungkapkan juru bicara Departemen Pertahanan Nasional Peter Paul Galvez, Senin (10/9), dikutip harian The Philippine Star. .
“Pesawat patroli dan intai maritim jarak jauh dibuat di Indonesia berdasarkan kesepakatam kerjasama dengan Spanyol,” ucap Galvez .
Departemen Pertahanan Nasional sedang mencari juga pesawat angkut menengah dari Eropa.
Bila Presiden Aquino menyetujui pembelian pesawat ini dari Indonesia, akan meningkatkan kemampuan Filipina dalam menjaga kedaulatan wilayah maritimnya. .
Filipina berminat membeli CN-235MPA dari PT DI, pesawat jenis ini telah digunakan oleh militer Indonesia.
Sumber: Jurnas/ The Philippine Star
Indonesia dan Jerman Jajaki Kerjasama Alih Teknologi Tank Medium Marder 1A3
Minggu, 09 September 2012
8 September 2012, Jakarta: Pemerintah menjajaki kemungkinan melakukan kerjasama alih teknologi pembuatan tank medium dengan Jerman sebagai bagian dari pengadaan 100 unit tank tempur utama (MBT) Leopard. Jika proses ini lancar, maka Indonesia ke depan bakal memproduksi tank medium merujuk pada Marder 1A3 milik Jerman.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto mengatakan, pemerintah sekarang ini dalam proses pembicaraan agar bisa dilakukan kerjasama alih teknologi pembuatan tank medium Marder 1A3 dari Jerman. “Semua pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) ada transfer of technology (alih teknologi),” ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/9).
Meskipun sekarang ini Indonesia tidak sedang melakukan pembelian tank medium tersebut, namun proses alih teknologi tersebut tetap memungkinkan dilakukan, tergantung proses pembicaraan antara kedua negara. “Ini masih proses, dan nanti menjadi bagian dari pengadaan MBT Leopard,” paparnya.
Dia mengakui pemerintah telah mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah Jerman agar hal tersebut disetujui. “Kita masih akan bicarakan lagi ke mereka. Saya belum bisa menyampaikan keputusannya,” imbuh Eris.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengaku pihaknya belum mengetahui rencana pemerintah tersebut. Namun secara umum dirinya menyambut baik jika langkah alih teknlogi pembuatan tank medium itu betul-betul bisa direalisasikan.
Tubagus menyebut, pihaknya akan menyetujui bilamana kerjasama yang dilakukan bisa memberikan keuntungan bagi badan usaha milik negara (BUMN) industri pertahanan. Apalagi dengan memroduksi tank medium, maka kebutuhan alutsista TNI ke depan tidak lagi tergantung pada asing. “Bisa juga untuk dijual. Ada nilai tambah ekonominya,” sebut dia.
Di samping itu, memproduksi tank medium akan menguntungkan dari segi strategi pertahanan. Sebab, tank-tank jenis inilah yang sebenarnya sangat cocok untuk karakter geografis Indonesia. “Sesuai kajian, tank medium lebih cocok dibandingkan MBT,” katanya.
Dia percaya, jika tersealisasi, kerjasama dengan Jerman ini tidak akan mengganggu kerjasama PT Pindad dalam rencana memproduksi tank medium dengan Turki. “Pilihan-pilihan itu sudah dikaji Kementerian Pertahanan. Tidak apa-apa karena selama ini Jerman dan Turki juga kerjasama menghasilkan tank. Pasti ketika kita kerjasama dengan Jerman, otomatis kita pun kerjasama dengan Turki,” pungkas Tubagus.
Sumber: Info Publik
PT Dirgantara Indonesia Miliki Proyek Rp7 Triliun
Sabtu, 08 September 2012
8 September 2012, Jakarta: Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sedang kebanjiran pesanan pembuatan pesawat dan komponennya. "Dirgantara memperoleh kontrak pembuatan pesawat dan komponen senilai lebih Rp7 triliun yang harus selesai tiga tahun," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (7/9).
Untuk melaksanakan proyek tersebut, pemerintah siap mengucurkan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT DI kapanpun BUMN ini memintanya. Pasalnya, perseroan itu dinilai memiliki peluang besar untuk semakin berkembang kemudian hari.
Dahlan Iskan menyampaikan produsen pesawat terbang Airbus telah menjalin kontrak lifetime dengan perseroan untuk memproduksi sejumlah komponen bagi pesawat mereka.
"Komponen itu untuk pesawat Airbus seri 320, 330, 340, 380 dan 350. Jadi kalau lihat pesawat Airbus 380 yang gagah itu, bagian dari sayapnya adalah buatan Bandung dengan kontrak lifetime," kata Dahlan.
Melalui kontrak lifetime itu maka Dirgantara Indonesia akan terus bermitra dengan Airbus sepanjang perusahaan itu masih memperoduksi pesawat. Kerja sama dengan Airbus ini terbilang kemajuan positif karena menyumbang pemasukan hingga 25 persen dari keseluruhan omzet PTDI.
Selain kontrak dengan Airbus, ada pula kerja sama dengan pabrik Boeing di Korea. Dengan Boeing Korea ini kemitraan yang dijalin lebih sebagai subkontrak sebab PT DI tak langsung bermitra dengan pabrik pusat Boeing di Amerika Serikat.
Dirgantara Indonesia mendapat pesanan hingga 68 unit helikopter. Sementara untuk pesawat CN-212 yang sempat tersisa enam unit pun habis. Maskapai Merpati yang berminat pada pesawat itu ujung-ujungnya tak kebagian.
Kementerian BUMN siap memberi tambahan modal kerja. Injeksi modal senilai Rp1 triliun dilakukan pemerintah kepada perseroan pada tahun lalu. Dana itu terbukti dapat memperbaiki necara keuangannya hingga dipercaya perbankan untuk mendapat pinjaman.
"Waktu itu PTDI dapat pesanan dari Kementerian Pertahanan, karena cairnya dana tunggu APBN dulu maka mereka cari pinjaman ke bank. Sampai hari ini, saya cek apakah pinjaman ke BRI Rp1 triliun itu lancar, dan ternyata lancar sekali pengembaliannya," ucap Dahlan Iskan.
Adakah pinjaman lagi selain dari BRI? Dahlan menjawab, "Akan terus ada. Akan ada pinjaman lagi untuk pengembangan pesawat N-295. Kita tenderkan waktu itu dan yang menang adalah BNP. Itu yang akan mendanai N-295. Berapa nilainya saya lupa".
Saat ini, Kementerian BUMN mendorong PTDI segera menyelesaikan proyek pengembangan pesawat transpor militer menengah N-295 sebanyak sembilan unit. Pesawat itu akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan TNI-AU menggantikan Fokker-27, ditargetkan rampung pada 2014.
Sebanyak 60 personel PTDI dikirim secara bertahap ke Airbus Military (dahulu Casa yang melebur ke Airbus Military) di Spanyol. Tak hanya terkait pada kebutuhan di dalam negeri, yakni untuk operasional TNI-AU, tapi juga ada ikatan bisnis dengan Airbus Military untuk menjadikan PT DI sebagai pusat pengiriman (delivery center) pesawat-pesawat C295 di kawasan Asia-Pasifik.
"Teknisi dan pilot yang menerbangkan pesawat itu ke Indonesia diharapkan sebelum 5 Oktober tiba. Setelah itu, kita akan kirim komponen-komponen untuk N-295 ke Spanyol terus dirakit di sana. Akan ada sekitar 2 sampai 4 pesawat yang nanti dikirim ke sini dalam bentuk pesawat jadi. Berikutnya, mereka yang kirim beberapa komponen ke sini dan kita buat lebih banyak komponen di sini, lalu N-295 dirakit di Bandung," tutur Dahlan.
Pesawat angkut sedang tersebut untuk penggunaan di Indonesia akan disebut N-295. Namun untuk pemasaran Asia-Pasifik disebut CN-295 dan untuk penjualan di kawasan lain, tetap sebagai C-295. Berdasarkan kerjasama itu, PTDI mengerjakan komponen-komponen tertentu N295 yang selanjutnya diintegrasikan di pabrik Airbus Military. Setelah empat atau lima pesawat dikerjakan di Spanyol, selanjutnya keseluruhan produksi dilaksanakan di Bandung.
Sebelumnya, Sonny Saleh Ibrahim selaku Asisten Dirut PTDI Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan menjelaskan, targetnya sembilan pesawat yang dibutuhkan TNI-AU pada tahun ini akan diselesaikan dua pesawat. "Tipe pesawat angkut sedang N-295 cocok untuk kondisi geografis Indonesia, khususnya dalam operasi-operasi penerjunan personil yang selama 35 tahun terakhir perannya dilakukan oleh Fokker F-27, " katanya.
Tingkat kecocokan dengan medan Indonesia itu karena penerjunan pasukan kerap harus dilakukan pada ketinggian rendah mengingat wilayahnya berpulau-pulau, atau wilayah-wilayah perkotaan padat penduduk.
N-295 berkapasitas angkut 45 personil, di atas CN-235 yang untuk 35 personil, namun jauh di bawah pesawat transport berat C-130 Hercules yang mampu membawa 90 personel. Pesawat ini multi fungsi, operasi militer, logistik, kemanusiaan, maupun evakuasi medis.
Sumber: Koran Jurnal Parlemen
Pemerintah Menyetujui Penjualan Senjata ke Irak dan Uganda
Rabu, 05 September 2012
Anoa Ambulance, Pindad Indonesia. (Foto: Berita HanKam)5 September 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan menyepakati penjualan alat utama sistem persenjataan oleh PT Pindad Persero dengan Irak dan Uganda. Meskipun begitu, penjualan ini masih dalam penjajakan dan tahap memperkenalkan produk buatan industri pertahanan Indonesia.
"Baru pada tahap introduksi, tapi yang paling penting adalah proses setelahnya," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, kepada Tempo di Jakarta, Rabu, 5 September 2012.
Proses pengenalan produk alutsista oleh PT Pindad nanti akan dilakukan bersama tim dari Kementerian Pertahanan. Tim bersama PT Pindad akan berangkat ke Uganda pada September ini. "Sekitar minggu ketiga," ujar Sjafrie.
Materi yang akan dibicarakan, kata Sjafrie, terutama mengenai penawaran produk alutsista dan non-alutsista dari Indonesia. "Utamanya senjata serbu, panser anoa, dan juga akan mengenalkan sejumlah pesawat buatan Indonesia," ujarnya.
Di lain pihak, pengadaan alutsista dengan Irak diawali dengan pertemuan dengan delegasi tinggi Irak. Pada awal Oktober mendatang, Irak akan mengirim wakil menteri pertahanan mereka ke Indonesia. "Dalam pertemuan itu, salah satu agenda kami menerbangkan delegasi dengan pesawat produksi dalam negeri ke Bandung, Surabaya, dan Solo," ujar Sjafrie.
Sebelumnya, Direktur Utama Pindad Adik Avianto mengatakan Irak akan meninjau pabrik Pindad sekaligus melihat proses pembuatannya. Kunjungan direncanakan bakal berlangsung pada 6 Oktober 2012. Irak kabarnya membutuhkan rompi tahan peluru, helm, sepatu lars, dan seragam. Irak juga tertarik dengan Panser Anoa.
Sumber: TEMPO
Timor Leste Berminat Pesan Panser dari PINDAD
Senin, 03 September 2012
2 September 2012, Bandung: Timor Leste akan memesan panser atau tank dari PT Pindad Persero pada tahun ini. "Saat ini masih proses negosiasi, tinggal penyelesaiannya," kata Direktur Utama Pindad Adik Avianto, Sabtu, 1 September 2012.
Ia akan berangkat ke Timor Leste pada 12 September 2012 mendatang bersama tim perusahaan untuk menandatangani surat perjanjian dengan delegasi Timor Lester. Menurut Adik, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan telah setuju dengan rencana ekspor panser.
Setelah penandatanganan, proses selanjutnya adalah membicarakan perjanjian pembayaran. Nantinya negara tersebut membayar secara kredit ke Bank Mandiri. Mengenai nilai pembelian, Adik belum bisa menjelaskan. Sebab, "Timor Leste belum memastikan jenis panser yang dipesan. Jadi tergantung kebutuhan," ujar Adik. Begitu juga dengan jumlah yang akan dipesan.
Harga panser dengan jenis 4 x 4 atau yang biasa digunakan pada medan ringan, seperti perkotaan, harga per unitnya Rp 4 miliar. Namun harga akan naik jika ditambah dengan aksesori seperti senjata atau kamera pengintai. Sedangkan panser bagi medan berat, atau jenis 6 x 6, harga per unitnya Rp 8 miliar.
Penjualan Alutsista ke Luar Negeri Diperketat
Pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu untuk penjualan alutsista ke luar negeri. Nantinya, alutsista produksi perusahaan di bawah BUMN itu harus dijual melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pemerintah tidak ingin penyimpangan dalam kasus penjualan senjata ke Filipina beberapa tahun lalu terulang lagi.
"Belajar dari kasus penjualan senjata sebelumnya yang ditengarai tidak sesuai negara tujuan, maka dalam penjualan produk-produk alutsista buatan dalam negeri, ke depannya akan dilakukan secara ketat, hanya satu pintu saja, yaitu Kemhan," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro seusai menghadiri Raker dengan Komisi I DPR, Senin (3/9).
Hal ini disampaikan Menhan, terkait meningkatnya minat dan permintaan alutsista produksi dalam negeri oleh negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.
Menhan mengatakan, penjualan senjata, Panser Anoa, pesawat patroli militer buatan PT DI, hanya akan dilakukan secara government to government atau G to G. "Hal ini sekaligus agar jelas, negara mana yang minat dengan produksi alutsista kita itu, jenisnya apa dan tingkat kebutuhannya. Kita tidak ingin alutsista produksi dalam negeri disalahgunakan juga," ujarnya.
Lebih lanjut Menhan mengatakan, tingginya minat negara lain terhadap alutsista produksi dalam negeri ini, diharapkan dapat menambah pemasukan negara di luar pajak. Menhan menambahkan, tingginya ketertarikan alutsista produksi dalam negeri dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika, merupakan potensi besar untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pasar terbuka dari produk alutsista RI.
Sementara, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyatakan memahami kebijakan pemerintah untuk menjual alutsista dalam negeri lewat satu pintu yaitu Kemhan. Meski demikian, DPR berharap ke depannya hal ini mesti dikaji ulang. Misal, membuat semacam perusahaan konsorsium atau holding company sendiri, yang khusus bertugas memasarkan alutsista produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pembahasan RUU Industri Pertahanan (Inhan).
"Kita harapkan UU Inhan itu nantinya, termasuk juga mengatur mekanisme penjualan alutsista dalam negeri, akan dilakukan oleh lembabaga mana. Sekarang ini kan yang berkembang akan dilakukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di mana di dalamnya juga ada Kemhan dan Menneg BUMN," ujarnya.
Sumber: TEMPO/Jurnal Parlemen
Langganan:
Postingan (Atom)
Proudly powered by