Parlemen Dukung Pencairan Anggaran Alutsista

Selasa, 09 Oktober 2012

MLRS Astros II Mk 6 akan memperkuat satuan kavaleri TNI AD. (Foto: Berita HanKam)

9 Oktober 2012, Jakarta: DPR berkomitmen mendukung pencairan dana on top (dana yang tak diambil dari APBN, tapi langsung dianggarkan Bappenas) untuk penguatan alat utama sistem senjata (alutsista). Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan dana on top pada 2013 sebesar 18,3 triliun rupiah.

"Asalkan untuk kepentingan alutsista, kami prinsipnya no problem. Apalagi itu sudah diprogram hingga 2014 mendatang," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Senin (8/10). Permintaan pengajuan dana itu masih dibahas di Badan Anggaran DPR. "Kami di Komisi I tinggal memastikan, kalau ada penyesuaian dana on top dari Banggar, penyesuaiannya berapa?" kata Tubagus.

Total dana on top alutsista yang dianggarkan pemerintah dari 2010 hingga 2014 sebesar 57 triliun rupiah. Dana itu sebagai tambahan untuk memenuhi kekuatan pokok minimal (minimum essential forces) untuk periode lima tahun itu sebesar 156 triliun rupiah. Dana itu terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar 99 triliun rupiah dan dana on top sebesar 57 triliun rupiah.

Kemhan menargetkan bisa mengadakan 45 jenis alutsista dari anggaran tersebut untuk Mabes TNI, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Jumlah itu setara dengan 30 persen kekuatan MEF. Adapun MEF sendiri ditarget tercapai pada 2024 mendatang. Sebanyak 14 jenis alutsista di antaranya diperuntukkan bagi TNI AU, yang terdiri dari lima jenis pesawat tempur, tiga jenis pesawat angkut, dua jenis helikopter, dua jenis pesawat latih, serta beberapa jenis pesawat tanpa awak dan alutsista udara lain di luar radar.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, justru sedikit pesimistis semua dana on top bisa cair pada 2014. "Kementerian Pertahanan seharusnya mengajukan dana on top pada 2013 lebih besar lagi karena dana tersisa masih besar. Minimal diajukan 22 triliun rupiah agar bisa terserap maksimal," kata Mahfudz.

Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, optimistis dana on top bisa maksimal dipergunakan hingga 2014 mendatang. "Hingga 2013 sudah cair 29 triliun rupiah. Sisanya saya optimistis bisa dicairkan pada 2014 mendatang," kata Purnomo.

Adapun rincian dana on top yang sudah cair, antara lain hingga 2012 ini keluar sebesar 17 triliun rupiah, lalu pada 2013 diajukan sebanyak dua kali masing-masing sebesar 6 trilun rupiah. Sisanya sebesar 28 triliun rupiah akan dicairkan pada 2014. "Kita upayakan untuk bisa cair semua," ujar Purnomo.

Dengan demikian, target mencapai 30 persen kekuatan MEF pada 2014 bisa tercapai. Menhan bahkan optimistis bisa melampaui target MEF hingga 40 persen di masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ini karena kita banyak ditawarkan alutsista hibah dari negara lain," kata dia. Hibah 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat dinilai sangat signifikan menggenjot target pemenuhan MEF.

Sumber: Koran Jakarta

Continue Reading | comments

TNI AD Beli Alutsista Skema G to G untuk Maksimalkan Anggaran

Jumat, 05 Oktober 2012

Anggota TNI menyiapkan alat berat untuk persiapan Pameran Alutsista TNI AD di Lingkar Monas, Jakarta Pusat, Kamis (4/10). Pameran itu akan berlangsung 6-8 Oktober 2012 dalam rangka menyambut HUT TNI ke-67. (Foto: ANTARA/Fanny Octavianus/nz/12)

5 Oktober 2012, Jakarta: TNI AD akan memaksimalkan anggaran alat utama sistem senjata (alutsista) yang dialokasikan negara. Untuk itu, dalam pembelian alutsista dengan skema goverment to government (G to G) dan TNI AD tidak mau jika skema pembelian melibatkan pihak ketiga.

"Sayai ingin kerja sama pembelian alutsista langsung berhubungan dengan produsen. Anggaran alutsista untuk TNI AD boleh paling kecil, tetapi kalau saya bisa memaksimalkannya. Saya yakin alutsista yang akan kita beli dengan anggaran yang ada akan sangat mumpuni," kata Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Pramono Edhie Wibowo saat memaparkan kesiapan alutsista TNI AD, di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Kamis (4/10).

Menurut Kasad, anggaran alutsista bagi TNI AD hanya 14 triliun rupiah. Bandingkan dengan anggaran alutsista untuk TNI AL dan TNI AU yang lebih dari 20 triliun rupiah. Namun, dengan skema G to G, TNI AD bisa membeli alutsista lebih banyak dari perkiraan. Seperti pembelian meriam multiple launch rocket system (MLRS) Atros yang direncanakan bisa membeli 1 batalion dengan anggaran 405 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Nyatanya, dengan pendekatan G to G, TNI AD bisa mendapatkan 2 batalion lebih dengan anggaran yang sama. Sama halnya dengan pembelian meriam 155 milimeter/ Caesar dari Prancis. Anggaran sebesar 170 juta dollar AS yang diperkirakan hanya bisa membeli 1 batalion, tambah Kasad, justru berlipat dua dengan tanpa melibatkan pihak ketiga.

Bahkan, jumlah itu sudah termasuk dengan amunisinya. Kasad menegaskan, pihaknya tak akan menoleransi tindakan korupsi yang dilakukan oleh prajurit tingkat bawah hingga yang sudah berpangkat sekalipun. "Karena cikal bakal yang kecil itu yang bahaya. Kami harus setia pada aturan yang berlaku. Apalagi berkaitan dengan pembelian alutsista," tegas dia.

Berkomitmen

Untuk itu, Kasad berkomitmen sekecil apa pun adanya penyimpangan, harus ditindaklanjuti. "Pengadaan alutsista ini transparan," ujar dia. Oleh sebab itu, setiap pembicaraan mengenai alutsista selalu dipimpin Wakil Kasad dan membawa tim ahli. Pengoptimalan anggaran tersebut, ujar mantan Panglima Kostrad ini, semata-mata untuk menyiasati masih minimnya alokasi anggaran untuk sektor pertahanan.

Anggaran untuk pertahanan Indonesia saat ini belum menyentuh angkat 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Idealnya, mencapai 2 persen dari PDB. Tak heran, TNI AD memprioritaskan pembelian senjata jarak jauh dengan tidak meninggalkan kemampuan prajurit. "Kenapa kita beli alat-alat semacam itu, karena ke depan kita butuh senjata jarak jauh," ujar dia.

Kasad juga menjelaskan dasar pengadaan alutsista mutlak harus berdasarkan pantauan peta kawasan, perkembangan kawasan, dan alutsista negara sahabat. "Yang miris, kita tidak bisa latihan kavaleri dengan negara sahabat karena alutsista kita tak seimbang," kata dia. Untuk tank, misalnya, saat ini Indonesia baru memiliki tank ringan.

Itu sebabnya, TNI AD ngotot ingin membeli tank Leopard agar setidaknya bisa mengimbangi alutsista negara tetangga. Sebelumnya diberitakan, bahwa TNI AD berencana memamerkan alutsista koleksinya. Alutsista yang akan dihadirkan mulai dari produk lama hingga yang terbaru. Pameran akan dilakukan pada Sabtu (6/10) hingga Senin (8/10) di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta.

"Pada pameran yang terbuka untuk umum itu, juga akan dihadirkan alutsista terbaru kami, yakni roket MLRS/Astros dari Brasil dan meriam 155 mm/Caesar dari Prancis," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen Sisriadi. Roket MLRS dibeli dari produsennya di Brasil.

Roket ini sudah teruji di berbagai arena pertempuran, terutama dalam perang teluk. Roket ini memiliki jangkauan tembak 85 kilometer. Sementara meriam 155 mm/Caesar yang dibeli dengan harga 170 juta dollar AS itu memiliki daya hancur, akurasi, dan daya geraknya yang mengagumkan. Tank Leopard dari Jerman batal dipamerkan.

Padahal, TNI AD berencana memamerkannya se kaligus mem perkenalkan tank tersebut kepada masyarakat. "Karena sesuai perjanjian dengan pemerintah, tank itu baru tiba ke Indonesia pada November 2012," tambahnya.

Sumber: Koran Jakarta

Continue Reading | comments

Presiden: Pembelian Alutsista Harus Bermanfaat 25 Tahun ke Depan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku inspektur upacara melakukan pemeriksaan pasukan pada HUT ke-67 TNI di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (5/10). Peringatan HUT TNI tersebut bertema "Dilandasi Profesionalisme, Semangat Juang dan Soliditas TNI Bersama Segenap Komponen Bangsa Siap Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI". (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/Spt/12)

5 Oktober 2012, Jakarta: Dalam upacara peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-67 di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (5/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang akan bermanfaat bagi pengembangan postur pertahanan negara hingga 25 tahun ke depan.

“Kita ingin setiap alutsista yang kita beli bermanfaat bagi pengembangan postur pertahanan negara kita saat ini dan 25 tahun ke depan. Kita juga terus melakukan pengadaan alutsista dari dalam negeri. Pengembangan industri pertahanan dalam negeri juga terus kita lakukan, untuk memperkuat kemandirian kita,” ujar Presiden Yudhoyono.

“Di samping itu, untuk kepentingan tertentu, kita juga membangun kerjasama dengan industri pertahanan negara-negara sahabat, dengan skema yang saling menguntungkan. Dengan cara itulah, Insya Allah, dalam beberapa tahun ke depan ini, kita akan menyaksikan hadirnya alutsista TNI yang semakin lengkap dan modern.”

Dalam pengadaan alutsista itu, Presiden Yudhoyono meminta agar prosedur pembelian dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyimpang dan tidak mengalami kebocoran.

“Setiap rupiah anggaran pertahanan kita, tidak saja harus bermanfaat namun juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.”

Terkait hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Taufik Kiemas, yang hadir dalam acara itu memastikan MPR telah meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak ragu-ragu dalam meloloskan anggaran pembelian alutsista TNI.

“Saya sudah bilang pada DPR, kalau soal ideologi dan senjata, kita tidak usah ragu-ragu,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Mayjen TNI Purn. Sukotjo Tjokroatmodjo menegaskan DPR harus segera mencairkan anggaran untuk pembelian alutsista, karena itu semua menurutnya adalah berasal dari uang rakyat.

“Itu tergantung rakyat, punya uang atau tidak? DPR itu tinggal mengeluarkan, tidak usah pikir-pikir lagi. Semua itu kan uang rakyat.”

Dua pesawat tempur Super Tucano melintas ketika berlangsungnya HUT ke-67 TNI di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (5/10). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/Spt/12)

Untuk TNI Angkatan Darat, dalam waktu dekat ini akan segera hadir beberapa unit alutsista diantaranya 2 batalion tank tempur utama, kendaraan tempur panser Canon, meriam artileri medan dan pertahanan udara sampai dengan kaliber 155 mm, roket multi laras taktis dan strategis, peluru kendali pertahanan udara, serta sejumlah helikopter serang dan helikopter serbu.

Untuk Angkatan Laut, akan segera hadir antara lain kapal perang Korvet Klas Sigma, kapal selam diesel elektrik, kapal cepat rudal, pesawat patroli maritim dan roket multilaras taktis.

Sementara itu, sejumlah alutsista baru TNI Angkatan Udara adalah pesawat angkut sedang CN 295, pesawat latih, helikopter full combat SAR, sejumlah pesawat angkut Hercules C130 H, pesawat tempur Super Tucano, Sukhoi-27 MK-2, pesawat tempur T50, serta 24 unit pesawat tempur F-16.

Sumber: VOA

Continue Reading | comments

Parlemen Setuju Penambahan Anggaran Kemhan Rp 18,3 Triliun

Selasa, 02 Oktober 2012

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (dua kanan), Panglima TNI Agus Suhartono (kanan) dan Direktur Anggaran III Kemenkeu Sambas Mulyana (dua kiri) dan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompeks MPR DPR Senayan, Jakarta, Rabu (5/9). Rapat kerja tersebut membahas dana optimalisasi Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2012 sebesar Rp 678 miliar serta pemberangkatan tiga unit Mi-17 ke Kongo dalam rangka penguatan pasukan perdamaian Indonesia di Kongo. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/ama/12)

3 Oktober 2012, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi mengatakan, usulan penambahan anggaran dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebesar Rp 18,325 triliun di luar pagu definitif Kemhan tahun 2013 sebesar Rp 77,7 triliun berpotensi untuk disetujui.

Sebab, pengajuan tambahan anggaran Kemhan sebesar Rp 18,3 triliun untuk 2013 itu merupakan bagian anggaran alutsista Minimum Essential Force (MEF) untuk 2010-2014 yang mencapai Rp 156 triliun, terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar Rp 99 triliun dan alokasi on top berdasar arahan rapat kabinet terbatas 4 Oktober 2010 sebesar Rp 57 triliun.

"Saya rasa ajuan penambahan anggaran. Kemenhan untuk 2013 sebesar Rp 18,3 triliun itu kita akan dukung, karena itu merupakan anggaran yang masuk dalam on top. Cuma yang perlu kita dalami nantinya soal sumbernya bagaimana. Memang itu uangnya dari APBN juga, cuma untuk program MEF yang alokasi pencairannya secara bertahap itu, memang tidak secara jelas disebutkan," ujar Fayakhun Andriadi kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (3/10).

Hal ini disampaikan Fayakhun terkait Raker dengan Menhan di Komisi I, Senin (1/10), yang membahas RKA/KL 2013. Saat itu, Kemhan mengajukan dana tambahan sebesar Rp 18,3 triliun. Fayakhun yang juga anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, yang perlu dipertajam dalam rapat berikutnya adalah tambahan itu digunakan untuk apa saja. Usulan tambahan anggaran 2013 sekitar Rp 18,3 triliun ini sendiri terdiri dari penambahan anggaran untuk Kemhan Rp 672,34 miliar, Mabes TNI Rp 1,260 triliun, TNI AD Rp 9,283,93 triliun, TNI AL Rp 3,237 triliun, dan TNI AU Rp 3,871 triliun. Total Rp 18,325 triliun.

Sementara, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan tidak optimistis, jika program MEF 2010-2014 dengan anggaran lewat on top sebesar Rp 57 triliun akan terserap semua. "Justru seharusnya untuk anggaran on top di 2013 diajukan lebih besar lagi. Karena dikhawatirkan pada tahun terakhir 2014, dana yang tersisa masih besar, tidak terserap secara maksimal. Harusnya ajuan tambahan anggaran di 2013 ya Rp 22 triliun," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah menganggarkan Rp 156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI pada periode 2010-2014. Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran alutsista untuk memenuhi MEF untuk 2010-2014 mencapai Rp 156 triliun yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar Rp 99 triliun dan alokasi on top berdasar arahan rapat kabinet terbatas 4 Oktober 2010 sebesar Rp 57 triliun.

Dari alokasi Rp 99 triliun tersebut, Rp 32,5 triliun digunakan untuk belanja barang dan Rp 66,6 triliun untuk belanja modal. Dana belanja modal itu terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar 6,5 miliar dolar AS dan sisanya berasal dari pinjaman dalam negeri. Pemerintah, kata Menkeu, sudah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan (PSP) sebesar 5,7 miliar dolar AS. Artinya, masih ada sekitar 0,8 miliar dolar AS belanja modal yang belum didukung pembiayaannya, dan menurut Menkeu masih akan dievaluasi dalam pengajuan pembiayaan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menambahkan, inisiatif baru pengadaan alutsista sebesar Rp 57 triliun tersebut sudah ditetapkan dalam Keppres 35/2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI Tahun 2010-2014, yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 27 Desember 2011.

Kata Armida, alokasinya bertahap yaitu Rp 7 triliun pada 2010, Rp 4 triliun pada 2011, Rp 6 triliun pada 2012, dan Rp 40 triliun pada 2013-2014. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan dengan mekanisme yang berlaku.

Sumber: Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Bangkai KRI Klewang Ditarik ke Galangan Kapal

(Foto: North Sea Boats)

2 Oktober 2012, Banyuwangi: Bangkai KRI Klewang yang terbakar Jumat 28 September 2012 lalu, kini mulai dipindahkan dari dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi.

Penarikan bangkai kapal dimulai Selasa, 2 Oktober 2012 pukul 11.30 WIB menggunakan satu unit kapal tunda (tugboat) dan sekoci. Dari bangkai kapal itu, terlihat bagian lambung bawah yang patah menjadi dua bagian.

Menurut karyawan PT Lundin Industry Invest yang ikut dalam penarikan, bangkai KRI Klewang akan dibawa ke galangan kapal perusahaan itu di Kelurahan Sukowidi, Banyuwangi. Jarak antara dermaga TNI AL ke galangan PT Lundin sekitar 3 mil. Kedua galangan tersebut masih berada di Selat Bali.

Proses penarikan bangkai kapal senilai Rp 114 miliar itu terhambat karena berlawanan dengan arah angin. Bangkai ditarik ke arah selatan, sementara angin di Selat Bali mengarah ke utara. Sehingga tugboat dan sekoci terlihat terombang-ambing di seputar dermaga.

Selain menarik bangkai KRI Klewang, PT Lundin juga mengerahkan pekerjanya untuk mengecat ulang dermaga TNI AL yang ikut hangus terbakar. Dermaga yang sebelumnya menghitam itu kini dicat dengan warna putih biru.

Direktur PT Lundin Industry Invest, Lizza Lundin, enggan menjelaskan soal penarikan bangkai KRI Klewang itu. "Saya masih rapat di Cilangkap," katanya saat dihubungi Tempo.

Kemarin, Lizza mengatakan mengerahkan 60 karyawannya untuk mengangkat bangkai KRI Klewang tersebut. Bangkai dibawa ke galangan milik PT Lundin guna dievaluasi lebih lanjut.

KRI Klewang terbakar pada Jumat sore, 28 September 2012. Berdasarkan hasil penyelidikan PT Lundin, kapal pesanan TNI AL itu terbakar karena korsleting listrik saat pemasangan mesin dan instalasi listrik dari galangan ke kapal.

Sumber: TEMPO

Continue Reading | comments

Panglima Tolak Terbakarnya KRI Klewang Karena Sabotase

Senin, 01 Oktober 2012

(Foto: VIVAnews)

1 Oktober 2012, Jakarta: Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menolak anggapan sabotase dalam peristiwa terbakarnya KRI Klewang di Banyuwangi, Jawa Timur pekan lalu. Panglima menegaskan, kapal dengan kemampuan antideteksi rudal tersebut terbakar akibat arus pendek listrik.

Penyebab itu diketahui TNI seusai menerjunkan sejumlah personel untuk melihat penyebab terjadinya kebakaran. "Tidak ada sabotase. Karena kapal belum rapih dan ada korsleting listrik, jadi terjadi kebakaran," kata Panglima Agus saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Senin (1/10).

Selain itu, ungkap dia, penyebab lainnya adalah belum berfungsinya sejumlah peralatan, sehingga penanggulangan tidak bisa dilakukan dan menghabiskan seluruh badan kapal.

Kendati demikian, Agus mengatakan bahwa peristiwa terbakarnya kapal seharga Rp 114 miliar tersebut masih menjadi tanggung jawab PT Lundin selaku pemilik.

Pasalnya kapal tersebut masih dalam proses pembangunan dan uji coba. Namun, TNI AL memastikan bahwa peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi produsen kapal untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang, terutama pada pemasangan instalasi listrik dan pemaksimalan fasilitas kapal.

TNI AL Evaluasi KCR Trimaran

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparmo menilai ada hikmah dari terbakarnya KRI Klewang di area dermaga TNI AL di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut dia, peristiwa itu menjadi bahan evaluasi bagi masa depan kapal tersebut.

"Ini memang peristiwa menyedihkan. Di balik itu ada hikmahnya buat TNI AL. Kita akan evaluasi," kata Soeparmo saat rapat membahas anggaran 2013 di Komisi I DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2012) malam.

Rapat itu dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pramono Adhie Wibowo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat, dan para petinggi TNI lainnya.

Soeparmo mengatakan, selain bisa menjadi bahan evaluasi, beruntung kebakaran terjadi sebelum kapal senilai Rp 144 miliar itu resmi diserahkan ke TNI AL. Dengan demikian, kapal masih menjadi tanggungjawab perusahaan pembuat sehingga akan diganti.

Soeparmo menjelaskan, awalnya kapal tersebut diluncurkan ke air pada 31 Agustus 2012 . Ketika itu, kapal masih ditangani oleh pekerja pabrik. Rencananya, tanggal 28 September akan dilakukan uji coba. Namun, karena belum ada persiapan peralatan, kata dia, uji coba ditunda.

Kapal kemudian terbakar Jumat pekan lalu. Ketika itu, kata dia, petugas pemadan kebakaran sudah berusaha memadamkan api. Namun, kencangnya tiupan angin dan aroma tiner membuat api membesar. Ketika itu, kata dia, kapal baru selesai dicat.

"Bahan itu kalau terbakar susah. Seperti bakar kemenyan, dibakar langsung habis. Sebab-sebab kebakaran masih diselidiki. Kemungkinan konslet listrik kemudian didukung oleh situasi kapal yang belum siap. Selama dua jam (terbakar) kapal enggak ada bekasnya karena langsung tenggelam," kata Soeparmo.

Soeparmo menambahkan, sebenarnya kapal itu belum diberi nama. Namun, publik sudah menyebut sebagai KRI Klewang. Nantinya, kata dia, kapal itu akan diberi nama oleh Menhan ketika diresmikan.

Sumber: Republika/KOMPAS

Continue Reading | comments

Bangkai KRI Klewang Masih Mengapung di Lanal Banyuwangi

Warga berkerumum melihat kebakaran KRI Klewang di galangan kapal milik TNI AL di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur (28/9). (Foto: TEMPO/Ika Ningtyas)

1 Oktober 2012, Banyuwangi: Bangkai KRI Klewang yang terbakar Jumat, 28 September 2012 lalu hingga hari ini belum diangkat dari dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi. Bangkai yang tersisa adalah lambung bawah kapal yang mengapung di samping selatan dermaga TNI AL di Selat Bali.

Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Letnan Kolonel Muhammad Nazif, mengatakan pengangkatan bangkai KRI Klewang juga menjadi tanggung jawab perusahaan pembuatnya, PT. Lundin Industry Invest. "Secepatnya diangkat, tapi saya tidak tahu kapan jadwalnya," katanya kepada Tempo, Senin, 1 Oktober 2012.

Pemilik sekaligus Direktur PT Lundin Industry Invest, Lizza Lundin, mengatakan pengangkatan bangkai KRI Klewang masih menunggu sejumlah alat berat. PT. Lundin berencana mengerahkan 60 karyawannya untuk mengangkat bangkai kapal seharga Rp 114 miliar tersebut. "Belum tahu kapan, masih menunggu peralatannya," ujar Lizza.

Bangkai kapal rencananya akan dibawa ke galangan PT Lundin di Jalan Lundin No 1 Kelurahan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, untuk dievaluasi lebih lanjut.

KRI Klewang yang terbuat dari komposit karbon itu terbakar pada Jumat, 28 September 2012 sekitar pukul 15.00 WIB. PT Lundin mengatakan kapal sepanjang 63 meter itu terbakar karena hubungan pendek arus listrik listrik saat pemasangan mesin dan instalasi listrik.

Adapun pihak TNI AL masih mensterilisasi lokasi terbakarnya kapal tersebut. Warga maupun wartawan hanya dapat melihat bangkai kapal dari jarak 50 meter. Karena dilarang masuk ke dermaga melalui Pangkalan TNI AL, wartawan masuk melalui perkampungan warga untuk menuju pantai.

Sumber: TEMPO

Continue Reading | comments

Parlemen Desak Pemerintah Selidiki Terbakarnya KRI Klewang

Sejumlah warga menyaksikan kapal siluman, KRI Klewang 625 yang terbakar di dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (28/9). Kebakaran KRI Klewang masih diselidiki penyebabnya. (Foto: ANTARA/HO/Seno S./ed/mes/12)

1 Oktober 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai ada hal yang aneh dalam peristiwa terbakarnya KRI Klewang, kapal cepat rudal yang dipesan TNI AL dari PT Lundin Industry Invest, Jumat (28/9) sore di Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Jawa Timur. KRI itu diluncurkan pada 31 Agustus silam.

Menurut Mahfudz, masih menjadi tanda tanya karena kejadian ini muncul saat RUU Industri Pertahanan (Inhan) akan segera disahkan dalam Rapat Paripurna, Selasa (2/10). "Apakah ada upaya-upaya untuk menjatuhkan industri pertahanan nasional atau tidak? Ini jadi dugaan yang berkembang, apakah ada unsur sabotase yang berkembang?" kata Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (1/10).

Mahfudz menambahkan, anggaran belanja alutsista memang besar. Dan, Komisi I dengan UU Inhan ini ingin memaksimalkan belanja ini tetap bisa di dalam negeri sehingga kita tidak belanja ke luar negeri.

Kata Mahfudz, Kapal KRI Klewang yang terbakar itu memang produk baru, prototipe, yang dikembangkan PT Lundin atas pesanan TNI AL pada 2012 ini. KRI Klewang dikembangkan sebagai kapal cepat rudal yang tidak bisa diidentifikasi radar. Jadi, ini betul-betul produk baru tapi belum serah terima. Nilai proyek Rp 114 miliar.

Menurut Mahfudz, penjelasan awal terbakarnya KRI Klewang itu karena korsleting. Namun ia mempertanyakan, apakah sesederhana itu insiden tersebut. "Kayak rumah kontrakan aja, korsleting lalu kebakar. Ini kan kapal canggih, apa iya cuma karena korsleting sampai kebakaran yang ledakan cukup tinggi. Nah ini yang kita minta TNI untuk melakukan penyelidikan itu," ujarnya.

Karena itu, kata Mahfudz, Komisi I DPR RI pun mendesak agar Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI segera menyelidiki dan menuntaskan kasus ini. "Kita juga ingin memastikan karena biasanya pemesanan alutsista itu kan ada asuransinya itu juga akan kita konfirmasi. Karena jangan sampai produksi itu tanpa asuransi. Kalau itu, negara yang rugi," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin mengatakan, secara politik dan anggaran Komisi I telah mendukung dalam pengadaan kapal-kapal cepat rudal. "KRI Klewang itu prosedur antara Kemhan dan DPR RI, itu sudah selesai, tidak ada masalah. Mereka independen untuk memutuskan membeli kapal cepat rudal, dengan dibeli produk dari perusahaan dalam negeri," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (1/10).

Tetapi, dalam rangka mengaplikasikannya, kata Hasanuddin, diketahui kapal dari PT Lundin Industry Invest itu ternyata masih prototipe. "Saya baca terakhir misalnya, belum mendapatkan disposisi atau rekomendasi tentang frame yang akan dipakai dari Jerman. Jadi ya belum final. Jadi belum disebut kapal, itu sebagai kapal percobaan," ujarnya.

Mengapa kemudian TNI AL mendorong supaya segera dilaksanakan uji coba dan sebagainya? "Ya ini sesuatu yang perlu diinvestigasi, walaupun saya dengar PT Lundin akan mengganti dengan uang asuransi, tetapi saya tidak yakin, karena kecelakaan itu bisa jadi karena human error ya atau salah konstruksi."

Hasanuddin mengatakan, ia sangat menyesalkan dengan mudahnya TNI AL membeli kapal yang sedang dalam proses dan belum mengantongi sertifikasi dari negara pendahulunya (Jerman) walau ini dibuat di dalam negeri. "Ini kan produk masih setengah percobaan. Seharusnya mereka uji coba. Kalau sudah bagus, dijual. Kita uji coba user, baru dibeli. Ini kok malah kita masuk dalam urusan uji coba dan mengadakan kapal yang belum jadi," ujarnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Alokasi Anggaran 2013 Pembelian Apache Tidak Diajukan

Rabu, 26 September 2012

27 September 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq memastikan rencana pembelian delapan unit helikopter serbu Apache dari Amerika Serikat, hingga kini belum pernah disampaikan ke DPR.

"Komisi I belum pernah diajak bicara soal rencana pembelian 8 Apache dari AS, oleh Kemhan. Sehingga Komisi I belum menyikapi hal ini. Karena sejauh ini keterangan rencana pembelian heli serbu Apache hanya kami dengar dan baca di media massa, dan Kemhan belum pernah menyampaikannya secara resmi ke Komisi I DPR," ujar Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (27/9).

Mahfudz mengatakan, dalam pembahasan anggaran 2013 untuk Kemhan, sejauh ini juga tidak ada alokasi anggaran yang diajukan untuk keperluan pembelian pesawat Apache tersebut. "Sehingga kemungkinan pengadaan Apache itu tidak dalam waktu dekat. Karena di APBN 2013 yang anggarannya masih dibahas di Komisi I, pihak Kemhan tidak menyebutkan adanya keperluan anggaran untuk belanja pesawat serbu tersebut," tegasnya.

Karena itu, kata Mahfudz, kemungkinan pengadaan helikopter Apache baru direalisasikan setelah 2013.

Komisi I sendiri, kata Mahfudz, sebelumnya telah menyarankan pihak Kemhan untuk membeli helikopter pengangkut yang besar, seperti Chinook. Namun sayangnya sejauh ini, pihak Kemhan tidak pernah merespons usulan Komisi I untuk membeli heli Chinook.

Lanjut Mahfudz, Komisi I menilai TNI perlu memiliki helikopter multifungsi seperti Chinook, untuk mengangkut logistik, pasukan dan lainnya. "Karena heli itu cocok dan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Baik untuk kepentingan militer maupun untuk membantu penanganan korban bencana," kata politisi PKS ini.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, rencana pengadaan helikopter serbu Apache dari AS, hingga kini masih dikaji dan dipelajari oleh TNI AD, sebagai salah satu opsi pengadaan helikopter serbu. Setelah kajian TNI AD selesai, akan diserahkan ke Mabes TNI, Kemhan, dan Komisi I DPR.

Seperti diketahui pemerintah AS berencana untuk menjual 8 Helikopter Apache ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton, mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan membeli delapan unit helikopter Apache dari AS. Rencana penjualan delapan unit AH-64D Longbow Apache ini juga sudah diberitahukan oleh Presiden Barack Obama pada Kongres Amerika. Penjualan itu akan memperkuat kerja sama Indonesia-AS dan memperbaiki usaha memelihara keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Sumber: Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Pemerintah Beli Apache, Parlemen Inginkan Chinook

Sabtu, 22 September 2012

Upacara penyerahan pertama helikopter AH-64D Apache Block III ke U.S. Army di Mesa Arizona, 2 November 2011. Apache Block III memulai era baru dunia penerbangan militer dengan teknologi dan kemampuan canggih dimana bermanfaat bagi prajurit dan komandan di medan tempur. Boeing akan membuat 51 unit AH-64D Apache Block III untuk U.S. Army berdasarkan Low Rate Initial Production. U.S. Army berencana mengakuisisi 690 unit Apache Block III. (Foto: Boeing)

22 September 2012, Jakarta: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton mengumumkan penjualan delapan helikopter serang AH-64D Apache Longbow, setelah bertemu dengan Menlu Indonesia Marty Natalegawa di Washington D.C., Kamis (20/9).

Kontrak pembelian helikopter berikut perangkat elektronik dan persenjataan diperkirakan senilai 1,4 Milyar dolar.

Pemerintah Indonesia mengajukan paket pembelian:
1. 8 AH-64D APACHE Block III LONGBOW Attack Helicopters,
2. 19 T-700-GE-701D Engines (16 installed and 3 spares) ,
3. 9 Modernized Target Acquisition and Designation Sight/Modernized Pilot Night Vision Sensors,
4. 4 AN/APG-78 Fire Control Radars (FCR) with Radar Electronics Units (Longbow Component) ,
5. 4 AN/APR-48A Radar Frequency Interferometers,
6. 10 AAR-57(V) 3/5 Common Missile Warning Systems (CMWS) with 5th Sensor and Improved Countermeasure Dispenser,
7. 10 AN/AVR-2B Laser Detecting Sets,
8. 10 AN/APR-39A(V)4 Radar Signal Detecting Sets,
9. 24 Integrated Helmet and Display Sight Systems (IHDSS-21) ,
10. 32 M299A1 HELLFIRE Missile Launchers, and,
11. 140 HELLFIRE AGM-114R3 Missiles,

Paket pembelian meliputi juga perangkat penindai teman atau musuh IFF (Identification Friend or Foe), senjata berikut amunisi 30mm, perangkat latihan, simulator, perangkat komunikasi, generator, alat transportasi, kendaraan pendukung, suku cadang, dan pelatihan awak.

Kongres Amerika Serikat dikabarkan sempat tidak menyetujui penjualan Apache ke Indonesia. Pemerintah Obama menyakinkan pada Kongres bahwa penjualan ini sangat penting meningkatkan hubungan kerjasama komprehensif antar dua negara dan membantu meningkatkan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Konflik di Laut Cina Selatan antara China dan sejumlah negara serta peningkatan kekuatan militer China, membuat pemerintah Amerika Serikat mencari dukungan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Pembelian ini mengejutkan kalangan kalangan legislator, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan "Benar-benar mengejutkan karena selama ini Kemenhan/TNI tidak pernah merencanakan pembelian heli Apache baik dalam APBN 2012 maupun RAPBN 2013 yang akan datang," dikutip media on-line Jurnal Parlemen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (22/9).

Tb. Hasanuddin membenarkan TNI berencana membeli 8 helikopter serang senilai 90 juta dolar dan 16 helikopter serbu senilai 170 juta dolar. Kedua paket pembelian ini akan dibeli dari PT Dirgantara Indonesia (DI) dan telah dilakukan kontrak. Sedangkan pembelian Apache akan dilakukan dengan Boeing, Co. "Pemerintah sebaiknya konsisten saja dengan rencana semula," sambung Hasanuddin.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyesalkan pembelian ini, seharusnya pemerintah membeli helikopter angkut berat Chinook akan lebih cocok untuk operasi militer di Indonesia.

“Kami di Komisi I telah meminta Menteri Pertahanan membeli helicopter Chinook sejak tahun lalu melalui skema MFS (Military Foreign Sales), dimana Chinook lebih berguna dan pesawat multi-fungsi,” ucap Mahfudz.

Mahfudz berpendapat salah satu tugas militer membantu penangganan bencana alam, dimana helikopter Chinook dapat bertugas mendistribusikan bantuan ke wilayah bencana. Tugas ini lebih cocok diemban oleh Chinook dibandingkan Apache.

“Kami tidak berdebat mengenai kegunaan helikopter serang seperti Apache, tetapi prioritas utama saat ini adalah Chinook,” tambah Mahfudz. .

“Jika Amerika Serikat menawarkan keduanya kepada Indonesia, kami berterima kasih untuk itu,” pungkas Mahfudz.

TNI AD saat ini mengoperasikan 5 helikopter serang Mi-35P buatan Rusia dan 15 NB-105CB yang dipersenjatai senapan mesin atau FFAR (Folding Fins Air Rockets). Pembelian AH-64D Apache Block III Longbow menjadikan kekuatan udara TNI AD makin berotot. Apache Block III helikopter terbaru yang dibuat Boeing untuk U.S. Army. TNI AD akan menerima juga total 26 unit NBell-412EP yang dirakit di PT. DI.

Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad) merencanakan mengembangkan kekuatannya menjadi tiga belas skadron disebar di wilayah strategis Indonesia hingga 2029. Saat ini, Puspenerbad memiliki empat skuadron helikopter, terdiri dari Skadron 11/Serbu di Semarang, Skadron 21/Serba Guna di Pondok Cabe, Jakarta, Skadron 31/Serbu di Semarang, dan Skadron 12/Serbu di Waytuba, Lampung.

Sumber: AFP/Jakarta Globe/DSCA/Jurnal Parlemen
@Berita HanKam

Continue Reading | comments

Wamenhan Kuker Ke Eropa, Negosiasi Pembelian Alutsista

Selasa, 18 September 2012

TNI AU beli pesawat latih mula Grob G120TP dari perusahaan Jerman. (Foto: Grob)

18 September 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, mengadakan kunjungan kerja ke Jerman, Perancis dan Spanyol dari Tanggal 17 sampai dengan 24 September 2012. Dalam kunjungan kerja Wamenhan sebagai Ketua High Level Committee (HLC) Kemhan ini didampingi Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsda TNI Sunaryo, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Aslog Kasad Mayjen TNI Joko Sriwidodo, Aslog Kasau Marsda TNI JFP Sitompul.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melaksanakan negosiasi dalam proses pembelian atau pengadaan Alutsista TNI sesuai dengan Rencana Strategi 2010 -2014.

Mengenai kunjungan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin dan tim HLC ke Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan memberikan dukungan kepada Indonesia dalam pembelian Alutsista Jerman. Pernyataan tersebut dimuat di beberapa media Jerman menanggapi kunjungan Wamenhan bersama tim HLC ke Jerman.

Kanselir memberikan tiga alasan dukungan terhadap Indonesia dalam pembelian alutsista Jerman tersebut yaitu ;
1. Indonesia bukan negara yang memiliki banyak hutang,
2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat,
3. dan Indonesia bukan merupakan negara pelanggar HAM.
Kanselir Jerman Angela Merkel juga menegaskan bahwa tidak ada negara lain yang mendikte Jerman dalam penjualan Alutsistanya.

Kunjungan Wamenhan di Jerman, Wamenhan dijadwalkan bertemu dengan CEO Rheinmetall, CEO Grob, dan CEO Luersen. Turut serta dalam kunjungan kerja tersebut Deputi Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bid. Polhukhankam Ir. Rizky Ferianto MA, dan Dirut PT. Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Dalam kunjungannya ke Spanyol, Wamenhan direncanakan akan mengunjungi Kementerian Pertahanan Spanyol dan bertemu dengan Menhan Spanyol D. Pedro Morenes Eulate, serta melaksanakan pertemuan dengan State Secretary Bidang Industri Pertahanan Spanyol.

Sumber: DMC

Continue Reading | comments

TNI Belum Berencana Memperkuat Pertahanan di Natuna

Selasa, 11 September 2012

Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen TNI Harry Purdianto melepaskan tanda peserta latihan gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dalam upacara penutupan di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (7/9). Latihan gabungan PPRC digelar sejak Selasa (4/9) dengan melibatkan 2.500 personel TNI gabungan, baik TNI AU, TNI AD maupun TNI AL. (Foto: ANTARA/Rusdianto/ed/mes/12)

12 September 2012, Jakarta: Eskalasi konflik yang meningkat di kawasan Laut China Selatan disikapi dingin Tentara Nasional Indonesia (TNI).TNI belum berencana untuk memperkuat pertahanan di daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa tersebut,yakni di Kepulauan Natuna, sebagai langkah antisipasi adanya dampak konflik. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengungkapkan, sejauh ini TNI masih mengandalkan kekuatan militer yang sudah ada di Kepulauan Natuna. “Sampai sekarang kita belum ada kajian ke sana (pemekaran),” ujarnya di sela-sela peluncuran buku Indonesia Mengukir Sejarah Selam Dunia di Jakarta, Senin (10/9) malam.

Kekuatan militer TNI di wilayah tersebut sebenarnya terbilang minim, karena hingga sekarang pangkalan yang ada di sana hanya Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara. Adapun untuk TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut sejauh ini berada di bawah komando kodim setempat.“Kita tidak ada perubahan.Lanal tetap tidak ada pemekaran dan sebagainya, ”bebernya.

Meski demikian, Iskandar meyakinkan bahwa kekuatan yang ada saat ini sudah cukup untuk menyikapi perkembangan eskalasi konflik. Menurut dia,TNI memiliki kesiapan untuk mengantisipasi dampak konflik di Laut Cina Selatan terhadap wilayah Indonesia yang berada di seputarannya.

“Kita mempunyai komunikasi dan intelijen yang sangat baik. Pengindraan kita juga sangat baik, sehingga kalau ada sesuatu, kita bisa dengan yang terdekat, misalnya di sana ada Tanjung Pinang, Dumai, dan sebagainya,”katanya Pada awal September lalu, TNI memusatkan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di daerah tersebut. Sebanyak 2.500 personel TNI terlibat di dalamnya.TNI juga menyertakan 5 KRI, 4 pesawat tempur Hawk, 6 pesawat angkut Hercules C-130, 1 CN-235, dan 2 helikopter SA-332 pada latihan gabungan tersebut. Meski demikian, TNI menampik bahwa pemilihan lokasi latihan di Natuna ada kaitannya dengan konflik Laut China Selatan ataupun ancaman yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional.“Ini hanya pilihan yang telah dirancang jauh-jauh hari,” kata Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya TNI Daryatmo.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerangkan, pemekaran armada laut bergantung pada strategi pertahanan dan postur. Setiap pengembangan kekuatan selalu berorientasi pada ancaman yang ada. Akan tetapi, lanjut dia,Kementerian Pertahanan selaku pembuat regulasi dan pembuat kebijakan,pemekaran itu tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Harus dilakukan kajian-kajian yang komprehensif secara strategis.

Apalagi dilihat dari segi anggaran,sekarang ini 42% anggaran pertahanan terserap untuk belanja pegawai. Padahal, adanya pemekaran bakal membutuhkan anggaran tidak sedikit, sehingga pemekaran jika dipaksakan dikhawatirkan akan gagal.“Jadi setinggi-tingginya anggaran,kalau itu untuk belanja pegawai, nanti pembangunan kekuatan jadi turun,” papar Sjafrie.

Lantaran penguatan armada laut dibutuhkan, maka perlu dicarikan solusi. Sjafrie menilai, menanggulangi ancaman tidak harus serta-merta dengan pemekaran kekuatan. Dia menuturkan, mobilitas yang tinggi didukung kualitas alutsista yang canggih bisa menjadi solusi.

Sumber: SINDO

Continue Reading | comments

TB Hasanuddin: Parlemen Akan Perketat Pengawasan Anggaran Pembelian Alutsista

Jumat, 17 Agustus 2012

Sea Sprite AL Selandia Baru. TNI AL akan membeli 11 helikopter anti-kapal selam, salah satu kandidat Sea Sprite produksi Kaman, Amerika Serikat.

17 Agustus 2012, Jakarta: Kenaikan anggaran pertahanan seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan nota RAPBN 2013 di DPR, Kamis (16/8) malam mendapat respon positif dari DPR. Terlebih lagi, anggaran Rp 77,7 triliun untuk untuk Kementrian Pertahanan ternyata terbesar dibanding anggaran untuk kementrian lainnya, termasuk Kementrian Pendidikan Nasional.

Meski demikian peningkatan anggaran itu juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, pengawasan DPR atas anggaran perthanan juga perlu menjangkau hingga tingkat jenis alat utama sistem persenjataan yang akan dibeli.

"Pembelian alutsista harus mendukung perusahaan alutsista dalam negeri. Pengelolaanya harus transparan dan kita minta akuntabilitas angggarannya," kata Hasanuddin di sela-sela peringatan HUT RI ke 67 di Kantor DPP PDIP Jakarta, Jumat (17/8).

Sebelumya Presiden SBY saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2013 di depan DPR, Jumat (16/8) malam menyatakan bahwa terdapat tujuh kementrian yang mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Kementrian pertahanan berada di peringkat pertama dengan anggaran Rp 77,7 triliun. Angka itu meningkat dari anggaran tahun 2012 yang dipatok Rp 64,4 triliun.

Hasanuddin menambahkan, penggunaan anggaran pertahanan harus benar-benar transparans. Karenanya, kata politisi PDI Perjuangan itu, pengawasan penggunaan anggaran pertahanan pun harus benar-benar dilakukan.

Sekretaris Militer Kepresidenan di zaman Presiden Megawati itu mencontohkan rencana pembelian Tank Leopard dari Belanda yang awalnya diusulkan harga per unitnya Euro 2,5 juta. Ternyata setelah dikritisi DPR, harganya bisa ditekan menjadi Euro 1 juta.

Karenanya pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu menegaskan, DPR akan memperketat pengawasan terhadap usulan-usulan pengadaan alutsista termasuk rencana pembelian pesawat tempur dan kapal selam. "Jangan sampai anggaran itu diselewengkan sementara alutsistanya tak cocok dengan kondisi medan di Indonesia," ucapnya.

Sumber: JPNN

Continue Reading | comments

Mahfudz: Berharap Pemerintah Naikkan Anggaran Pertahanan 2013 untuk Tuntaskan Modernisasi Alutsista

Rabu, 15 Agustus 2012

Penandatanganan kontrak pembelian kapal Patroli Kawal Rudal oleh Kemhan dan DSNS. (Foto: DMC)

16 Agustus 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap pemerintah menaikkan anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2013 dan tahun berikutnya. Hal ini demi menuntaskan proses modernisasi alutsista TNI.

Anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN-P 2012 adalah sebesar Rp 75 triliun. Ia berharap pada tahun ini, anggarannya dinaikkan 10 persen. "Bisa naik menjadi Rp 80-an triliun untuk anggaran di Kemenhan 2013," kata Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (16/8).

Mahfudz berpendapat, kenaikan itu perlu karena upaya modernisasi alutsista TNI belum tuntas sehingga melemahkan pertahanan Indonesia. Meskipun Kemenhan mendapat anggaran paling besar, modernisasi alutsista masih jadi persoalan. Sebab, dari total anggaran di Kemenhan, hanya 30 persen yang digunakan untuk belanja alutsista.

Alhasil, kata Mahfudz, peningkatan anggaran di Kemenhan sebenarnya bukan semata untuk modernisasi alutsista. Anggaran yang ada harus juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, perbaikan dan pengadaan kendaraan operasional, serta merealisasikan program perumahan prajurit.

"Perlunya anggaran Kemenhan yang besar ini, juga mesti memberi dampak bagi kesejahteraan bagi prajurit TNI. Sehingga tidak timpang, manakala alutsistanya modern tapi kondisi prajuritnya memprihatinkan," ujarnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Kemhan: Pengamanan Perbatasan Menjadi Prioritas

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini (dua kanan) melihat alat komunikasi yang akan didistribusikan ke pos pengamanan pulau terluar usai penandatanganan nota kerjasama antara Kemenhan dan Kementerian PDT di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (18/7). Kerjasama tersebut untuk mengakomodasi listrik, air bersih, dan alat komunikasi bagi TNI yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau terluar, antara lain berupa 600 solar cell (lampu hemat energi tenaga matahari) untuk 12 desk pengendali pusat kantor pertahanan pulau terluar dan daerah perbatasan. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ss/Spt/12)

15 Agustus 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan dalam upaya pengamanan perbatasan menjadi prioritas, seperti instalasi listrik, air bersih, pos penjagaan dan alat komunikasi.

"Kemhan telah melakukan beberapa pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan. Dari kementerian pertahanan ada dan dari Mabes TNI ada sendiri programnya," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Rabu.

Ia mengaku, sudah membagikan 600 solar cell untuk pengamanan perbatasan (pamtas) di pulau-pulau terluar, terkecil, dan pamtas di darat. Solar cell ini dukungan dari Kementerian ESDM.

"Memang tidak seperti panel surya, tapi itu cukup membantu kegiatan yang butuh penerangan," kata Purnomo.

Selain itu, sudah dibangun dua sarana air bersih masing-masing di Miangas dan Dana Rote. Sekarang ini sudah direncanakan untuk membangun di 10 pulau lagi, kerja sama dengan Kementerian PDT.

Jika 10 sarana itu terwujud, maka genap 12 pulau terluar memiliki sarana air bersih. Untuk pamtas darat, dilakukan survei geologi kerja sama dengan Kementerian ESDM untuk potensi air sumur bor," ucapnya.

Sementara untuk pos perbatasan, Kementerian Pertahanan memprioritaskan pembangunan di wilayah Kodam Tanjung Pura dan Kodam Udayana. Sedangkan untuk alat komunikasi, sekarang ini sedang diproduksi.

"Keempat sarana dan prasana tersebut akan diupayakan selesai pada 2014," kata Menhan.

Asrenum Panglima TNI Laksamana Muda TNI Among Margono menuturkan, perbatasan menjadi program prioritas Mabes TNI, dimana Indonesia memiliki tiga wilayah perbatasan di darat, yakni di Kalimantan (berbatasan dengan Malaysia), Papua (berbatasan dengan PNG), dan Timor (berbatasan dengan Timor Leste).

"Pembangun pos penjagaan menjadi prioritas untuk diwujudkan karena akan digunakan sepanjang tahun, oleh karenanya pembangunannya dilakukan secara permanen. Mabes TNI juga akan melengkapi hal-hal yang masih kurang," katanya.

Mabes TNI punya program menerangi seluruh pos perbatasan, meski dengan anggaran terbatas karena jumlah pos sangat banyak. Sementara ini yang baru terealisasi untuk pos penjagaan di Kalimantan. Tahun depan rencananya di Papua dan selanjutnya di Timor, tambah Among Margono.

Sumber: ANTARA News

Continue Reading | comments

Pemerintah Targetkan Anggaran Pertahanan 2013 Rp 77 Triliun

Kamis, 09 Agustus 2012

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (kanan) berbincang dengan (kanan-kiri) KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, KASAL Laksamana TNI Soeparno dan KASAU Marsekal TNI Imam Sufaat seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8). Rapat tersebut membahas soal pembangunan di sektor pertahanan. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/pd/12)

9 Agustus 2012, Jakarta: Pemerintah memproyeksikan anggaran pertahanan untuk 2013 sebesar Rp 77 triliun, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp 72,54 triliun. Presiden meminta Kementerian Pertahanan untuk membicarakan anggaran ini dengan DPR, termasuk anggaran 2012 yang masih diberi tanda bintang oleh DPR.

"Kalau sudah kita rencanakan, uangnya ada, diperlukan segera, untuk menjaga kedulatan dan keutuhan wilayah tentu pemerintah akan senang kalau implementasinya juga lancar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain keterangan persnya seusai rapat koordinasi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8) sore.

Pembahasan mengenai anggaran pertahanan ini dibahas secara mendalam dalam rakor yang dimulai pukul 13.30 WIB tadi. Presiden merinci kenaikan anggaran pertahanan ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, anggaran pertahanan berjumlah Rp 21,7 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun. Tahun 2012 mencapai Rp 72,54 triliun dan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 77 triliun.

"Ini peningkatan yang signifikan dan tentu diperlukan," ujar Presiden SBY. "Oleh karena itu saya berpesan agar kelola dengan sebaik-baiknya dan rencanakan dengan baik. Kalau ada perubahan, lakukan sepanjang itu diperlukan dan kalau mengadakan alutsista apapun harus ada kehandalan sistemnya dan keterhubungan operasi," SBY menambahkan.

Pengadaan alutsista, Presiden mengingatkan, dapat dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang benar. "Cegah penyimpangan karena kalau terjadi akan menjadi masalah," SBY menegaskan.

"Saya melihat jajaran TNI makin profesional dalam perencanaan dan pelaksanaannya makin baik, sistem makin dijalankan dengan benar sehingga jangan sampai ada masalah apapun dengan yang sudah diraih saat ini," Kepala Negara berpesan.

Terkait dengan pengadaan alutsista secara besar-besaran selama lima tahun ini, Presiden menjelaskan bahwa tidak ada niat Indonesia untuk melakukan agresi atau tindakan yang tidak sesuai dengan semangat ASEAN. Modernisiasi alutsista dilakukan karena selama ini kita sudah lama tidak melakukannya. "Semata-mata kita meningkatkan kemampuan pertahanan ini karena tugas yang harus kami laksanakan," SBY menjelasksan.

Menyangkut sejumlah undang-undang pertahanan dan keamanan, Presiden meminta kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro agar meneruskan pembahasannya dengan DPR. "Jelaskan kepada rakyat mengapa undang-undang itu penting karena itu juga berlaku di negara demokrasi dan berlaku bagi tentara yang profesional," kata Presiden SBY.

Kalau undang-undang tersebut disahkan, TNI dan Polri dapat melaksanakan tugas tanpa ragu karena sudah diakomodir dalam undang-undang. "Inilah contohnya undang-undang yang diperlukan di negeri kita," ujar SBY.

Sumber: Presiden RI

Continue Reading | comments

Presiden: Kekuatan TNI di Bawah Kebutuhan Minimal

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8). Rapat tersebut membahas soal pembangunan di sektor pertahanan. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

9 Agustus 2012, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan, kekuatan TNI yang kini dimiliki masih jauh dari kebutuhan minimal yang diperlukan. "Saya mengulangi lagi apa yang saya sampaikan di berbagai forum, kekuatan TNI sekarang, terus terang masih jauh di bawah, yang disebut dengan minimum essential force," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Mabes TNI, Cilangkap, Kamis.

Untuk itu, dalam lima tahun masa pemerintahannya 2009-2014, Presiden Yudhoyono terus meningkatkan anggaran militer guna membangun kekuatan dan melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Di negara manapun, anggaran pertahanan, defense budget relatif besar. Oleh karena itu, saya minta agar anggaran ini dikelola dengan baik," kata Presiden.

Apalagi, menurut Presiden, saat ini operasi militer tidak hanya untuk pertahanan dan keamanan. Namun, juga berkembang seperti untuk penanggulangan bencana, tugas memelihara perdamaian bahkan turut dalam pemberantasan terorisme.

Presiden mengatakan, modernisasi alutsita telah lama terhenti. "Bukan hanya pada saat Indonesia mngalami krisis, sebelumnya pun kita tidak menambah dalam jumlah yang besar," katanya.

Untuk itu, dengan anggaran belanja negara yang lebih baik saat ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, dapat menunjang pembiayaan pembangunan kekuatan dan modernisasi militer.

Sementara itu, Presiden dan sejumlah pejabat negara menggelar rapat kabinet terbatas di Mabes TNI untuk membahas pembangunan sistem pertahanan nasional. Acara itu akan dilanjutkan dengan buka bersama.

Sumber: Investor

Continue Reading | comments

Pembahasan RUU Wajib Militer Ditunda Parlemen

Jumat, 03 Agustus 2012

4 Agustus 2012, Jakarta: Hingga kini, Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan (Komcad) belum juga dibahas oleh pemerintah dan Komisi I DPR. Kenapa?.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, tahun 2010 pemerintah mengirimkan konsep RUU Komcad untuk dibahas di DPR. Kemudian, Komisi I DPR RI melaksanakan sosialisasi untuk minta pendapat publik. Dan, hasilnya meliputi tiga masalah.

Pertama, banyak yang mempermasalahkan tentang dasar hukum komponen cadangan karena istilah komponen cadangan itu tidak terdapat dalam UUD 1945, sehingga dibutuhkan dasar hukum yang kuat.

Kedua, ada beberapa pasal krusial, seperti 11 tentang mobilisasi yang dilakukan dalam keadaan damai, pasal 14 tentang diwajibkannya seseorang untuk menyerahkan hak miliknya untuk kepentingan mobilisasi dan dianggap bertentangan dengan HAM. "Selain itu pasal 8 tentang wajib mengikuti mobilisasi untuk pegawai negeri, pekerja, dan buruh minimal lima tahun, lalu pasal hukuman/sanksi bagi yang tidak bersedia melaksanakannya," ujar Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Jumat (3/8).

Ketiga, banyak masyarakat menganggap bahwa wajib militer saat ini belum terlalu urgent dihadapkan pada kemungkinan ancaman 10 tahun ke depan dengan jumlah kekuatan sekitar 400.000 orang prajurit. "Sebaiknya dana yang tersedia digunakan untuk perumahan prajurit dan gaji prajurit yang masih sangat memprihatinkan, dan mengganti alutsista yang sudah kuno dengan alutsista yang canggih dan modern.

"Karena terlalu banyak resistensi dari publik, akademisi, LSM, dan lain-lain maka Komisi I DPR belum melanjutkan pembahasan RUU tersebut dengan pihak pemerintah," kata Hasanuddin.

Namun, politisi PDIP itu menekankan kita memang tak perlu trauma dengan istilah wajib militer. "Karena di negara-negara demokratis seperti Amerika, Perancis, Inggris, dan lainnya sudah menerapkannya. Hanya saja RUU Komponen Cadangan harus disesuaikan dengan kondisi politik, sistem pertahanan, kondisi lapangan kerja masyarakat, hakekat ancaman, HAM, dan lainnya," ujar Hasanuddin.

Wajib Militer

Pemberlakuan wajib militer oleh pemerintah belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebab, undang-undang yang memayunginya belum disahkan. Wajib militer bagi warga negara Indonesia akan diatur dalam UU Komponen Cadangan yang kini masih dalam bentuk draf RUU.

Komisi I menegaskan tidak akan memprioritaskan RUU Komponen Cadangan ini karena ingin membereskan RUU Keamanan Nasional terlebih dulu. Demikian penjelasan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menanggapi ramainya wacana wajib militer beberapa waktu belakangan.

"Ada isu bahwa pemerintah akan menggulirkan program wajib militer. Saya katakan, program itu adalah bagian yang akan diatur dalam UU Komponen Cadangan yang sekarang masih berbentuk draf RUU. Kami sepakat menunda pembahasan RUU ini sampai dengan RUU Kamnas selesai," ujar Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/8).

RUU Kamnas perlu didahulukan pembahasannya karena kontennya juga memuat prinsip dasar penerapan RUU Komponen Cadangan. Prinsipnya, RI menganut Hankamrata, sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Menurut Mahfudz Siddiq, di negara maju sistem ini diterjemahkan menjadi wajib militer bagi warga negaranya.

"Di Amerika dan Singapura ada wajib militer. Tak ada masalah. Yang penting, bagaimana nanti pengaturannya di sini. Apakah akan terintegrasi dengan sistem pendidikan yang di Indonesia atau seperti apa," kata politisi PKS ini.

Dalam Prolegnas 2012, RUU Komponen Cadangan masuk dalam prioritas. RUU ini akan mengatur bahwa warga negara Indonesia laki-laki berusia 18 tahun ke atas akan terkena wajib militer. Konsep aturan ini adalah bahwa dalam pertahanan negara, tentara akan jadi komponen utama, sedangkan warga sipil berusia 18 tahun akan jadi komponen cadangan. Setiap Komando Daerah Militer (Kodam) akan bertugas mengorganisir komponen cadangan ini.

RUU yang merupakan inisiatif pemerintah ini merupakan mandat dari UUD 1945 Pasal 30 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat–syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Sumber: Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerja Sama Militer

Kamis, 02 Agustus 2012

Empat Sukhoi TNI dikawal dua Hornet RAAF saat tiba di Darwin untuk mengikuti latihan bersama Pitch Black 12. (Foto: RAAF)

2 Agustus 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan pihaknya akan tetap menjalin kerja sama dengan militer Australia. Dalam waktu dekat, lanjut dia, kerja sama akan semakin dikukuhkan dengan pertemuan bilateral.

Menurut dia, kerja sama itu tidak akan mengancam kesatuan Indonesia. "Justru malah semakin menguatkan," ungkapnya saat melakukan temu wartawan usai ucara "Silaturahmi Menhan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa", di kantornya, Kamis (2/8).

Dalam kerja sama itu juga, kata Menhan, guna meningkatkan pengamanan dalam kasus-kasus darurat yang terjadi di perairan perbatasan antara Indonesia dengan Australia. Kegiatan tersebut adalah berupa penanganan darurat apabila terjadi kecelakaan kapal laut.

Tak hanya itu, kata Purnomo, kerja sama juga akan bergerak pada ranah penduduk ilegal. Menurut dia, Indonesia akan melakukan penanganan apabila ada imigran yang terdampar di laut. "Jika yang imigran terdampar di perairan Australia, tapi yang menangkap signal Indonesia, maka Indonesia akan melakukan penanganan," katanya.

Upaya tersebut, dilaksanakan kedua belah negara melalui patroli gabungan yang telah dilakukan di Laut Timor. Pada upaya tersebut, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsdya Eris Herryanto, Indonesia menerjunkan Basarnas.

Menurut dia, kerja sama lebih lanjut akan dilakukan pada pertemuan yang akan dihelat 1 September nanti. "Pertemuan itu juga akan membahas detail kerjasama, termasuk penempatan kapal yang bermasalah. Apakah akan ditempatkan di Indonesia atau tidak," ungkapnya.

Sumber: Republika

Continue Reading | comments

Petinggi Rosoboronexport dan PT. Krakatau Steel Berkunjung ke Kemhan

Jumat, 27 Juli 2012

27 Juli 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat (27/7) menerima kunjungan Wakil Dirjen JSC Rosoboronexport Mr. Victor M Komardin beserta rombongan di Kantor Kemhan Jakarta. Sebelumnya rombongan JSC Rosoboronexport telah bertemu dengan Ketua Komisi I DPR RI Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si untuk membahas hal yang sama yaitu tentang kontrak dan proses pembelian Sukhoi dan BMP-3F.

Dikatakan Wakil Dirjen JSC Rosoboronexport berdasarkan kontrak disebutkan bahwa pembelian pesawat Sukhoi menggunakan Letter of Credit yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Selain itu juga berdasarkan kontrak pesawat Sukhoi gelombang pertama akan tiba di Indonesia sekitar bulan Desember. Namum dikatakan Wakil Dirjen JSC Rosoboron karena pembuatan pesawat Sukhoi memakan waktu satu tahun lamanya maka kemungkinan dua pesawat Sukhoi pertama akan tiba di Indonesia sekitar bulan Mei. Selanjutnya dua Sukhoi berikutnya akan tiba sekitar bulan April dan terakhir bulan Juli.

Selain itu pertemuan juga membahas mengenai draft kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antar dua Kementerian Pertahanan yang akan ditandatangani kedua Menhan. Diharapkan draft kerjasama akan ditandatangani kedua Menhan di Rusia dalam waktu mendatang.

Turut hadir mendampingi Menhan Kabadan Ranahan Kemhan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip dan Kapuskom Publik Brigjen TNI Hartind Asrin. Sedangkan wakil Dirjen JSC Rosoboronexport didampingi Dubes Rusia untuk Indonesia Alexander A Ivanov.

Usai bertemu dengan Menhan, Wakil Dirjen JSC Rosoboronexport Rusia ini juga menemui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin di ruang Wamenhan. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang perkembangan pengadaan pesawat tempur Sukhoi untuk TNI Angkatan Udara dan Tank BMP-3F untuk mendukung alutsista TNI AL. Selain itu maksud kunjungan dari delegasi Rosoboron Export ini juga untuk membantu mempercepat prosedur keputusan yang belum selesai dari pengadaan pesawat Sukhoi yang rencananya akan datang ke Indonesia pada bulan Desember nanti.

Sementara itu untuk pengadaan Tank BMP-3F juga diupayakan akan dipercepat dengan menggunakan sistem State Kredit dimana prosedurnya harus memerlukan persetujuan dari beberapa pihak, seperti Menteri Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Pihak Parlemen. Disamping itu Wakil Dirjen JSC Rosoboron Export sangat berharap peluang kerjasama pengadaan alutsista ini masih terus berlangsung dimasa depan.

Masih dalam rangkaian kunjungan ke Kementerian Pertahanan Delegasi JSC Rosoboron Export tersebut meneruskan kunjungannya ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Marsdya TNI Eris Herryanto di Kantor Kerjanya.

Wamenhan Menerima Dirut PT. Krakatau Steel

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (26/7) menerima Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Irvan Kamal Hakim bersama Komisaris Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Zacky Anwar Makarim di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT. Krakatau Steel melaporkan beberapa perkembangan terkait keterlibatan dan dukungan yang diberikan PT. Krakatau Steel dalam rangka meningkatkan kemandirian negara di bidang Alutsista. Dijelaskannya, PT. Krakatau Steel telah ikut memasok kebutuhan bahan baku baja untuk pembuatan produk- produk Alutsista, antara lain ke PT. PAL Indonesia untuk pembangunan tiga unit KCR 60 dan PT. Pindad untuk pembuatan Panser Anoa.

PT. Krakatau Steel juga ikut terlibat dalam pembuatan KCR 40 di PT. Palindo Marine Shipyard di Batam dan pembuatan Kapal Bantu Cair Minyak pesanan TNI AL di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. “Secara prinsip keterlibatan PT. Krakatau Steel cukup intens dalam turut mendukung kemandirian bidang Alutisista”, jelasnya.

Menanggapi laporan tersebut, Wamenhan menyampaikan bahwa Kemhan selaku Pembina industri pertahanan dimana PT. Krakatau Steel juga menjadi salah satu bagian didalamnya, melihat PT. Krakatau Steel dari sisi kontinuitas dan intensifikasi.
 
“Dari sisi kontinuitas diharapkan PT. Krakatau Steel dapat terus memasok bahan baku baja kepada perusahaan industri pertahanan baik itu milik negara maupun swasta. Sedangkan dari sisi intensifikasi diharapkan PT. Krakatau Steel dapat meningkatkan volume dan kualitas dari bahan baku baja yang dihasilkan”, jelas Wamenhan.

Irvan Kamal Hakim belum lama menjabat sebagai Dirut PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk kurang lebih baru satu bulan, setelah dilantik pada RUPS Krakatau Steel pada bulan Juni yang lalu, menggantikan Dirut PT . Krakatau Steel (Persero) Tbk Fazwar Bujang. Sebelumnya, Irvan Kamal Hakim menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

 Turut mendampingi Wamenhan saat menerima Dirut PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk antara lain Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, dan Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin.

Sumber: DMC

Continue Reading | comments