Harga Apache Naik, Kemhan Lirik Super Cobra dan Blackhawk

Senin, 01 Oktober 2012

AH-1W Super Cobra. (Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Michael Starkey)

2 Oktober 2012, Jakarta: Minat Pemerintah membeli helikopter serang Boeing AH-64/D Apache sedikit terganjal menyusul kenaikan harga yang disodorkan pihak AS. Untuk mengantisipasinya, Kementerian Pertahanan coba melirik Bell AH-1 Super Cobra dan Sikorsky UH-60 Blackhawk. Demikian hasil akhir rapat terbatas yang dilakukan Pemerintah dan Komisi I DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10) malam.

Rapat terkait rencana anggaran belanja 2013 ini dilakukan setelah Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta penjelasan mengenai rencana pembelian delapan helikopter Apache, menyusul tawaran yang disampaikan Menlu AS Hillary Clinton kepada sejawatnya Menlu Marty Natalegawa di Washington sepekan lalu.

Dalam perkembangannya, harga yang ditawarkan berulang-kali naik. Dari yang semula 25 juta dollar AS per unit, selanjutnya menjadi 30 juta dollar. Pemerintah yang masih harus memikirkan soal kesejahteraan dan krisis finansial pun berupaya mencari alternatif lain yang lebih terjangkau. Alternatif yang disasar adalah Super Cobra dan Blackhawk. Super Cobra, kabarnya, hanya dibandrol 15 juta dollar.

Sumber: Angkasa

Continue Reading | comments

Kemenhan Tetap Pesan KCR Trimaran

KRI Klewang. (Foto: North Sea Boats)

2 Oktober 2012, Jakarta: Peristiwa terbakarnya kapal cepat rudal pesanan TNI Angkatan Laut, KRI Klewang-625, di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (28/9) pekan lalu tidak menyurutkan langkah Kementerian Pertahanan. Instansi ini akan tetap melanjutkan pengadaan kapal sejenis. Kemenhan berencana membeli empat unit kapal sejenis.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pembelian kapal berjenis trimaran itu penting untuk memenuhi alutsista TNI AL. Apalagi kapal tersebut diproduksi di dalam negeri oleh putra-putri Indonesia. Dengan demikian, Kemenhan berupaya menghidupkan industri pertahanan dalam negeri.

Kasus terbakarnya KRI Klewang bukan jadi penghalang rencana pembelian kapal sejenis. Sebab, kata Menhan, "Tiga unit lainnya sudah diasuransikan. Sedangkan KRI Klewang belum diserahterimakan sehingga masih dalam tanggung jawab penjual."

Di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (1/10), Menhan mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tentang KRI Klewang. Berdasarkan penyelidikan sementara, kapal itu terbakar karena konsleting listrik.

"Saya sudah telepon langsung. Sudah kontak ke vendornya. Tidak masalah untuk dilanjutkan kembali," tegasnya.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengamini hal tersebut. Menurut dia, pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran kapal tersebut adalah PT Lundin sebagai produsen. Sebab, kebakaran terjadi saat peluncuran atau ketika kapal belum diserahterimakan kepada TNI AL.

KRI Klewang adalah kapal jenis trimaran yang diklaim tidak bisa terdeteksi radar. Spesifikasinya, berbobot 53,1 GT, panjang 63 meter, menggunakan 4x marine engines MAN nomimal 1.800 PK yang dapat melaju hingga 35 knot. Kapal canggih ini diluncurkan pada 30 Agustus lalu dan direncanakan untuk diujicoba selama sebulan dengan 27 kru dari pasukan TNI AL.

Sumber: Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Komisi I Dukung Penggunaan Dana Optimalisasi Kemhan

Rabu, 05 September 2012

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) dan Panglima TNI Agus Suhartono (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompeks MPR DPR Senayan, Jakarta, Rabu (5/9). Rapat kerja tersebut membahas dana optimalisasi Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2012 sebesar Rp 678 miliar serta pemberangkatan tiga unit Mi-17 ke Kongo dalam rangka penguatan pasukan perdamaian Indonesia di Kongo. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/ama/12)

5 September 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menjelaskan, Komisi I mendukung penggunaan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada APBN-P 2012 sebesar Rp 678 miliar.

"Komisi I telah memberikan dukungan bagi penggunaan dana optimalisasi sebesar Rp 678 miliar dari APBN-P 2012, di mana Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi Rp 72 triliun, untuk pengadaan alat enkripsi bagi Mabes TNI dan pengadaan alat kelengkapan selam bagi TNI AL," ujar Mahfudz Siddiq menjelang memimpin raker dengan Menhan dan jajarannya di Gedung DPR, Rabu (5/9).

Mahfudz mengatakan, Kemhan pada RAPBN 2013 diusulkan untuk mendapatkan anggaran sekitar Rp 77 triliun, atau meningkat Rp 5 triliun dari anggaran di 2012. "Dengan peningkatan anggaran itu, maka dana optimalisasinya juga diperkirakan meningkat. Namun besarannya berapa belum tahu, tergantung dalam pembahasan nantinya di Komisi dan Banggar," ujarnya.

Kata Mahfudz, terkait dana optimalisasi Kemhan di 2013, Komisi I akan mendorong alokasi anggaran optimalisasi untuk TNI dipergunakan untuk pengadaan dan peremajaan kendaraan dinas prajurit.

"Sebenarnya usulan soal pentingnya pengadaan dan peremajaan untuk kendaraan dinas bagi prajurit TNI sudah mencuat kuat saat ini di Komisi I. Hal ini didasari atas rasa keprihatinan dari berbagai kunker anggota Komisi I selama ini, yang menemukan fakta banyaknya kendaraan operasional TNI yang sudah tidak layak dan sudah tua," ujarnya.

Menurut Mahfudz, raker dengan Kemhan sore ini sendiri dengan agenda mendengarkan penjelasan Menhan, Panglima TNI, dan Menkeu, soal perkembangan pembahasan dana optimalisasi Kemhan RI/TNI TA 2012 Rp 678 miliar, penjelasan perkembangan rencana pengiriman tiga unit MI-12 ke Kongo dalam rangka penguatan pasukan perdamaian di Indonesia di Kongo, dan perkembangan penyelesaian 21 pengadaan alutsista yang menjadi prioritas.

Sumber: Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Wamenhan Kunjungi Kontingen Garuda XX-I di Kongo

Kamis, 23 Agustus 2012

23 Agustus 2012, Kongo: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (17/8), mengunjungi prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Zeni TNI Kontingen Garuda XX-I/Monusco (Mission De L Organesation Des Nations Unies Pour La Stabilization en Republique Demokratique du Congo), yang tengah melaksanakan tugas dalam misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

Kunjungan Wamenhan RI yang menggunakan penerbangan khusus pesawat United Nations dari Entebbe Uganda disambut Komandan Satgas (Dansatgas) Letnan Kolonel Czi Sapto Widhi Nugroho, dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 67, sekaligus melihat secara langsung kiprah para Prajurit Garuda XX-I/Monusco yang melaksanakan tugas membelah belantara Afrika, diantaranya membangun jalan Dungu-Duru sejauh 84 km yang sudah mencapai 95 persen, jembatan, landasan pesawat udara dan Helipad serta berkesempatan melihat sejumlah alat berat yang dipergunakan Pasukan Zeni TNI.

Usai upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Wamenhan memberikan pengarahan kepada para prajurit, dan menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI karena semangat, dedikasi dan nasionalisme yang tinggi dalam lingkup internasional serta menyampaikan salam dari Kepala Staf Angkatan kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Kontingen Garuda XX-I.

Selain itu, kata Wamenhan melanjutkan pengarahannya, kita patut bangga karena apa yang dilaksanakan oleh Prajurit Garuda di tengah-tengah prajurit negara lain mendapatkan pengakuan, baik secara personal individu, institusi maupun negara terhadap apa yang telah dilakukan Kontingen Garuda XX-I. Karenanya, pekerjaan yang dibebankan haruslah tuntas, mulai dari tugas harian, bulanan dan pekerjaan jangka panjang. Masing-masing prajurit harus bertanggung jawab, mulai dari Komandan Satgas sampai dengan prajurit yang menjadi operator di lapangan.

Dalam kunjungan yang berlangsung singkat namun dalam suasana kekeluargaan tersebut, Wamenhan RI didampingi Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso), Direktur Pengerahan Ditjenstrahan Kemhan Brigjen TNI Fransen Siahaan serta Dirziad TNI-AD Brigjen TNI Zainal Arifin, Perwakilan Militer Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB Laksma TNI Budihardja Raden dan Perwakilan utusan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sinegal Krishnajie Partadireja. Pada kesempatan tersebut Wamenhan juga memberikan bingkisan Idul Fitri kepada seluruh prajurit Garuda XX-I.

Sumber: DMC

Continue Reading | comments

Kemhan: Pembelian Alutsista Bekas Lebih Menguntungkan

Rabu, 15 Agustus 2012

C-130H Hercules milik RAAF. Salah satu alutsista bekas yang akan dibeli oleh Kemhan. (Foto: RAAF)

16 Agustus 2012, Jakarta: Indonesia kerap mendapatkan kritik dari sebagian kalangan dalam pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). Alasannya karena alutsista tersebut bukanlah barang baru melainkan sudah bekas.

Namun Kementerian Pertahanan RI tak mau begitu saja menerima kritik itu. Mereka berpendapat bahwa pembelian alutsista bekas itu sudah dipertimbangkan secara matang.

"Dalam pembelian pesawat jenis Hercules C130, kami dikritik, kenapa nggak beli yang baru, kenapa beli yang lama dari Australia," kata Menteri Pertahanan RI Purnomor Yusgiantoro saat konferensi pers, di Aula Bhineka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (15/8).

Mengapa membeli C130 yang sudah bekas? Menurut Menhan, selain harganya lebih murah, pesawat tersebut meskipun sudah bekas, namun bisa terbang hingga 20 tahun ke depan. Sementara jika pesawat baru kata dia, bisa terbang hingga 40 tahun ke depan. Dalam jangka 40 tahun itu jelas Purnomo, secara teknologi sudah mengalami perkembangan.

Dan hal tersebut kemungkinan besar juga akan berpengaruh pada teknologi pesawat.

"Harganya kalau bekas per pesawat sekitar 15 juta dolar. Kalau beli baru lebih tiga kali lipat, hampir 60 juta dolar. Keuntungannya, dengan upgrading yang lama, masih bisa terbang 20 tahun. Nah efektifitas 20 tahun mungkin sudah berubah teknologi," jelasnya. "Ini masih disesuaikan dengan jangkauan anggaran kita."

Sumber: Pelita

Continue Reading | comments

Menhan Klarifikasi Isu Pengadaan Alutsista

15 Agustus 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, MA., Wakil Kepala Staf Angkatan dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan/TNI mengadakan Konferensi Pers dengan wartawan media massa nasional dan Internasional, Rabu (15/8) di kantor Kemhan, Jakarta.

Konferensi Pers ini dilaksanakan dalam rangka memberikan klarifikasi terhadap isu dan pemberitaan yang berkembang di media massa dan sejumlah rencana pengadaan serta pembelian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI yang dilakukan oleh Kemhan.

Dalam kesempatan ini Menhan memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan tentang anggapan bahwa buku biru (Blue Book) yang sudah diterbitkan tahun 2009 tidak pernah diimplemastasikan, kalau diimplementasikan isinya berubah.

Selanjutnya, Kemhan juga dianggap keluar dari jalur yang sudah direncanakan, seperti pembelian Tank Leopard dianggap tidak masuk dalam Buku Biru. Kemhan tidak pernah menunjukan barangnya apa, berapa harganya, spesifikasi dan model Alutsista apa yang akan dibeli. Dan yang terakhir disebutkan adanya pemerintah dalam hal ini Kemhan juga diminta untuk lebih memperhatikan kesejahteraan prajurit.

Menjawab beberapa isu tersebut, Menhan menjelaskan Kemhan menerbitkan Produk Strategis I yang meliputi Doktrin Hanneg, Postur Hanneg, Strategi Hanneg, Buku Putih Hanneg, Penyelarasan MEF dan MEF TNI 2010-2024 yang isinya perencanaan 2010-2024 bagi pembangunan kekuatan TNI sudah mengalami revisi.

Kemudian diadakan suatu Revisi karena adanya perubahan perkembangan yang disebut dinamika lingkungan strategis global regional dan nasional selama kurun waktu 2,5 tahun dari tahun 2010 hingga pertengahan 2012. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis tersebut. Dari hasil revisi Produk Strategis I, Kemhan telah mengeluarkan Produk Strategis II di bidang pertahanan yang dikenal dengan Strategic Defense Review (SDR).

“Selama dua tahun, Kemhan telah me-review perkembangan lingkungan strategis seperti perkembangan di laut Cina Selatan dan lainnya yang nantinya akan mempengaruhi penyesuaian di dalam perencanaan”, jelas Menhan.

Menurut Menhan, dinamika keadaan terkadang harus merubah rencana awal untuk disesuaikan agar sampai ke tujuan, sama dengan rencana besar dalam pembangunan kekuatan pertahanan, itu dalam 2,5 tahun juga mengalami perubahan.

Sementara itu mengenai proses perencanaan MEF Menhan mengatakan telah melalui beberapa tahap yang diawali dengan pembahasan dalam tujuh kali Sidang Kabinet sampai kemudian terbitlah dengan apa yang disebut Master List yang berisi rencana pembelian Alutsista selama lima tahun.

Master list tersebut isinya tidak menyebutkan secara spesifik mengenai misalnya Tank Leopard, tetapi karena ini tataran makro nasional, maka isinya adalah Main Battle Tank (MBT). Sedangkan implementasinya ditentukan dalam tingkatan yang lebih rendah lagi bukan di Sidang Kabinet.

Adapun proses selanjutnya, pada tanggal 28 Okotber 2011 Bapennas mengeluarkan Blue Book dan kemudian Menteri Keuangan mengeluarkan persetujuan dengan mengeluarkan Green Book atau Penetapan Sumber Pembiayaan pada tanggal 20 Desember 2011. Karena menurut Menhan, pembelian Alutsista yang ada di Master List harus menggunakan persetujuan Bapennas dan Menteri Keuangan.

“Jadi kalau melihat jangan melihat Blue Booknya tetapi melihatlah yang sudah direvisi dimana finalnya itu adalah dalam bentuk Green Book di Kemkeu yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2011”, ujar Menhan.

Jika sudah disetujui melalui Green Book dan masih terdapat perubahan rencana pembelian masih dapat dilakukan jika hanya dalam rangka untuk mempercepat pembangunan kekuatan MEF pada tahun 2024 serta tidak menambah alokasi anggaran yang sudah ditentukan di dalam Green Book. Untuk implementasinya nanti ditentukan oleh tingkatan yang dibawah.

Mekanisme Pengadaan Alutsista

Adapun mengenai mekanisme proses pengadaan Alustista, Menhan menjelaskan berjalan secara Button Up yaitu dengan melibatkan user atau pengguna dalam hal ini dengan setiap Mabes Angkatan untuk menentukan spesifikasi jenis Alutsista yang akan diadakan.

Selanjutnya, rencana ini masuk kepada kebutuhan operasi di Mabes TNI dan selanjutnya diproses di Kemhan lewat Tim dibawah kendali Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) yang dipimpin oleh Sekjen. Kemudian selanjutnya diproses untuk kontrak perjanjian pinjaman oleh Kemku kemudian pencabutan tanda bintang di DPR.

“Jadi pada waktu proses pencabutan tanda bintang itu dibahas oleh High Level Committee (HLC) dan Tim Panja Alutsista DPR, dan itu diproses dalam rangka pencabutan tanda bintang di DPR, karena memakai uang APBN dan uang rakyat, kita menyadari betul makanya diproses bersama sama oleh pemerintah dengan wakil rakyat”, tambah Menhan.

Menhan menegaskan bahwa dalam setiap pengadaan Alutsista juga tetap berpedoman pada prinsip - prinsip yaitu semaksimal mengutamakan produk dalam negeri. Namun apabila itu belum memungkinkan dan terpaksa diadakan dari luar negeri maka akan diupayakan dilaksanakan secara G to G, produksi bersama, disertai alih teknologi (transfer of technology), dilakukan off set, dijamin keleluasan penggunaannya dan dijamin suku cadangnya.

Proses pengadaan Alutsista ini dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan user atau pengguna dalam hal ini Mabes Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk menentukan spesifikasi tenis Alutsista yang akan diadakan.

Menhan juga menegaskan Kemhan berkomitmen untuk terus memelihara transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista TNI. Aspek pengawasan selalu menjadi perhatian utama untuk menghidari penyimpangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Tim HLC yang diketuai oleh Wamenhan, dan Tim Pencegahan dan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa (TKP3B) yang melibatkan BPKP, LKPP, Itjen Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan dibawah pimpinan Irjen Kemhan.

Pada kesempatan tersebut, Menhan juga mengatakan selain memperkuat Alutsista TNI, Kemhan juga memperhatikan kesejahteraan para Prajurit TNI. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan Kemhan selama masa periode KIB II. Adapun peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI yang telah dilaksanakan antara lain pemberian tunjangan khusus perbatasan, tunjangan kinerja, kenaikan Uang Lauk Pauk (ULP), kenaikan berkala, pemberian gaji ke-13, kenaikan santunan dan tunjangan cacat serta kenaikan Askes Kemhan/TNI dari 2 % menjadi 4% (UU BPJS).

Sumber: DMC

Continue Reading | comments

Kemhan Bantah Intervensi TNI AL Agar Membeli Kapal Perusak Rudal dari Belanda

Rabu, 08 Agustus 2012

(Foto: DMC)

9 Agustus 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan seluruh proses pengadaan 1 Unit Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 sudah sesuai prosedur dan terhindar dari unsur korupsi. Ketegasan ini disampaikan Kemhan untuk menanggapi berita dan informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 yang terindikasi korupsi.

Sebelumnya salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempermasalahkan beberapa hal yang terkait dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda. Salah satunya terdapat intervensi pemerintah kepada TNI AL agar membeli kapal tersebut, Kepala Staf TNI AL Laksmana Soeparmo, tersirat adanya penolakan terhadap rencana pembelian kapal perang dari Belanda itu dan permasalahan perbandingan pengadaan Kapal KPR dari Italia yang lebih dapat mengefisiensikan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengadaan Kapal PKR dari Belanda kecil kemungkinan terjadinya korupsi karena pengadaan PKR sudah melalui proses yang panjang (hampir 2 tahun), dari mulai tahap perencanaan tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan ditandatangani kontrak pada tanggal 5 Juni 2012. Kontrak pengadaan PKR dengan skema joint production antara PT PAL Indonesia dan DSNS Belanda ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Evert Van den Broek, di Kantor Kemhan di Jakarta.

Selama proses pengadaan Kapal PKR telah dibentuk Tim Manajemen Proyek Kerjasama Pembangunan dari TNI AL yang bertugas menunjang keberhasilan proyek khususnya dalam Transfer of Technology (ToT) dan pemberdayaan Industri Pertahanan (PT. PAL Indonesia) dan lokal Konten. Hal ini sudah sangat jelas menegaskan tidak adanya pemaksaan Pemerintah kepada TNI AL dan adanya penolakan dari Kasal.

Terkait pengadaan Kapal PKR milik Italia, penawaran ToT yang ditawarkan untuk membangun Kapal secara keseluruhan di PT. PAL, bukan menjadi penentu kemenangan proses pengadaan ini. Dukungan logistic terpadu, sistem pemeliharaan dan komunaliti dengan kapal yang telah dimiliki TNI AL juga menjadi pertimbangan yang digunakan.

Bila dibandingkan dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda tersebut sangatlah banyak terdapat kelebihan, diantaranya mencakup penyediaan Program Transfer of Technology kepada Industri dalam negeri dalam hal ini PT. PAL untuk pemahaman filosofi desain dan pembangunan konstruksi Kapal. Terdapat perolehan Hak yang menguntungkan, yakni pihak Belanda dapat memberikan lisensi untuk memproduksi dan hak untuk mengekspor setiap kapal PKR yang dibangun di Indonesia. Disamping itu tanpa adanya biaya royalti, Pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk memberikan lisensi untuk produksi dan hak untuk mengeskpor kepada industri Nasional Indonesia. Mengenai program training yang disediakan pihak Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda meliputi Familiarization, pengoperasian Kapal dan pemeliharaan tingkat organik untuk Anak Buah Kapal (ABK) termasuk pemeliharaan tingkat menengah untuk ABK ini serta pemeliharaan tingkat depo untuk Base Maintenance Team (BMT).

Pada kesempatan ini, dapat diberikan gambaran tentang Nilai ToT yang diberikan pihak DSNS (Damen) kepada PT. PAL Indonesia (Persero) adalah sebesar 7 Juta Euro. Besarnya nilai ToT diperoleh berdasarkan hasil negosiasi Kemhan dengan DSNS yang mempertimbangkan beberapa hal.

Diantaranya adalah berdasarkan standar biaya yang diterapkan di Eropa Timur, dan prioritas pencapaian sasaran penggunaan alokasi anggaran untuk 1 unit kapal PKR yang telah disetujui oleh user/TNI AL. Sehingga ToT merupakan prioritas namun tetap menjadi bahan pertimbangan yang harus diwadahi di dalam setiap pengadaan alutsista. Nilai ToT yang diberikan kepada PT. PAL Indonesia (Persero) untuk biaya pembayaran dalam rangka penggunaan personel dan fasilitas PT. PAL. Indonesia (Persero), sedangkan bahan dan raw materiil untuk pembangunan kapal ini didukung langsung oleh DSNS.

Adapun rincian penggunaan dari nilai ToT yang diberikan ini adalah untuk biaya pembangunan empat bagian/modul kapal sebesar 5,5 juta Euro dan untuk pelatihan personel PT. PAL Indonesia (Persero) di Vlissingen, Netherland dan di Surabaya, Indonesia sebesar 1,5 Juta Euro. Total dari nilai ToT sebesar 7 Juta Euro belum termasuk Intellectual Property, materi ajar dan Tuition fee yang jika di hitung maka nilainya akan melebihi 7 Juta Euro.

Kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan main engine 2xdiesel engine, 2xE Drive (CODOE). Diesel Generator 4x715 kw, dan 2x435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty. Combat System, yaitu persenjataan antiserangan udara, antiserangan kapal selam, dan antiserangan kapal atas air. Data teknis platform, yaitu LOA 105 meter, lebar 14 meter, draft 3,7 meter, displacement 2.335 ton, speed max/cruise/economic 28/18/14 knot, range at 14/18 knot 5.000 NM, edurance 20 hari, sea keepinh upto sea state 5, crews 120 orang, helipad 10 ton. Harga kapal PKR 10514 per unitnya sebesar 220 juta dolar Amerika dengan waktu penyelesaiannya selama 49 bulan.

Sumber: DMC

Continue Reading | comments

Parlemen Dukung Pembelian Leopard dari Jerman

Rabu, 04 Juli 2012

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Safrie Sjamsoeddin didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono dan Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo serta sejumlah pejabat Kemhan lainnya, Rabu (4/7), melakukan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR-RI, di Jakarta, yang membahas agenda pencabutan tanda bintang. (Foto: DMC)

5 Juli 2012, Jakarta: Meski Kementerian Pertahanan telah memutuskan untuk membeli langsung Tank Leopard dari negera produsennya, hingga kini Komisi I DPR belum mengambil sikap.

Pasalnya, Kemenhan memang belum menyampaikan secara resmi ke Komisi I. "Komisi I sejauh ini belum memutuskan mendukung pengadaan tank Leopard dari Jerman," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com di DPR, Rabu (4/7).

Meski demikian, kata Mahfudz, Komisi I menyambut baik keputusan Kemhan yang akan membeli langsung tank tersebut dari Jerman dan batal membeli Tank Leopard bekas Belanda. "Itu merupakan keputusan tepat. Kalau membeli tank bekas, pasti akan menambah anggaran untuk biaya perawatan, onderdil dan sebagainya," katanya.

Soal pembiayaan untuk pembelian Tank Leopard dari Jerman untuk TNI AD sudah dimasukkan ke dalam skema pembiayaan jangka menengah periode 2010-2014.

"Jadi tinggal dibahas secara detil dan teknisnya saja. Tapi, tetap diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Komisi I DPR," ucap Mahfudz.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (2/6) menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli 100 unit tank tempur utama Leopard dari Jerman senilai US$ 280 juta yang dibiayai dari alokasi pinjaman luar negeri

Wamenhan Optimis Parlemen Dukung Pembelian Leopard

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan optimistis Komisi I DPR RI akan mendukung dan menyetujui pembelian 100 unit tank tempur utama Leopard dari Jerman.

Sebab dalam pembicaraan sebelumnya atas rencana pengadaan tank Leopard, banyak di antara anggota Komisi I yang mendorong pembelian langsung dari negara produsennya, Jerman ketimbang membeli tank bekas dari Belanda.

"Semua tahu bahwa modernisasi Alutsista TNI merupakan tuntutan kepentingan nasional. DPR sebagai lembaga representasi dari bangsa ini, akan pasti akan setuju. Sepanjang kita lakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I di DPR, Rabu (4/7).

Rapat kerja Komisi I dengan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ini sendiri berlangsung secara tertutup dengan sejumlah agenda. Di antaranya pembahasan anggaran Kemenhan dan pencabutan tanda bintang dalam program tertentu.

Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa dalam dalam rapat kerja kali ini pihaknya secara formal akan menyampaikan secara resmi rencana pengadaan 100 tank Leopard dari Jerman. "Walaupun sebenarnya sudah ada komunikasi," ujarnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Indonesia Kirim Tim Pengamat Perdamaian ke Filipina

Rabu, 27 Juni 2012

(Foto: Kemlu)

27 Juni 2012, Jakarta: Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, melepas tim pengamat Indonesia yang tergabung dalam International Monitoring Team (IMT) ke Filipina Selatan, untuk memantau implementasi perjanjian damai antara pemerintah Philipina dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF), di kantor Kemlu Jakarta, Rabu (27/6).

Pada kesempatan tersebut, Menlu Marty, meminta kepada tim pengamat perdamaian agar senantiasa menyebarluaskan nilai-nilai dialog dan membantu mendorong perdamaian yang komprehensif.

“Tampilkanlah yang terbaik dari bangsa kita, bangsa yang selalu memegang nilai perdamaian,” pesan Marty. Menurutnya keberangkatan IMT ini merupakan wujud nyata dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia dan Filipina.

“Filipina mengundang negara kita untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian ini dan kami memandang positif ajakan tersebut,” ujar Marty. Pengiriman tim ini, lanjutnya, juga menjadi implementasi politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Selain meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Filipina, Menlu juga menyampaikan bahwa pengiriman tim pengamat dilandasi suatu komitmen dalam mendorong terciptanya situasi kawasan Asia Tenggara yang aman, stabil, dan damai.

“Kawasan yang aman, stabil, dan damai memungkinkan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana Indonesia turut memfasilitasi dialog dalam sengketa Kamboja dan Thailand dengan cara damai tahun lalu," katanya. Marty lebih lanjut menjelaskan, kesediaan Indonesia untuk turut andil dalam pengawalan proses perdamaian telah diutarakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Filipina Benigno Aquino III saat pertemuan bilateral di Jakarta, 8 Maret 2011 lalu.

Tim pemantau perdamaian ini dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2012. Merujuk pada Perpres tersebut, pasukan akan bertugas untuk memantau pelaksanaan perjanjian damai yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina. Proses perdamaian akan dilakukan dalam dual track, yaitu antara Pemerintah Filipina dengan MILF dan Pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF). “Kita akan terus mengawal convergence of peace processes ini”, pungkas Marty.

Tim yang terdiri dari 15 personel ini dipimpin Kolonel Inf. Khairully, akan mengemban amanah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. “IMT akan bertugas selama satu tahun. Setelahnya, akan dilakukan evaluasi,” tuturnya seraya menambahkan masa tugas tersebut juga dapat diperpanjang lagi.

Sebelum diberangkatkan pada Sabtu pekan ini, sepuluh orang unsur militer dan lima orang unsur sipil yang tergabung dalam kelompok pengamat perdamaian ini telah menjalani serangkaian pembekalan. “Seluruh anggota tim sudah menerima pelatihan fisik dan mental dari PMPP TNI. Kegiatan pra-penugasan tersebut dilakukan agar seluruh anggota mampu menghasilkan performa kerja yang baik,” pungkasnya.

Sementara Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Brigjen TNI Imam Edy Mulyono mengatakan pengiriman pasukan pengamat perdamaian ke Filipina Selatan bukanlah yang pertama bagi Indonesia. Sebelumnya hal serupa pernah dilakukan pada tahun 1994 sampai dengan 2002 dalam koridor Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). “Walaupun berbeda dengan tahun sebelumnya, tapi komitmen perdamaian yang dipegang tetap sama dan amanah yang dipertanggungjawabkan tidaklah ringan,” kata Imam.

Lebih lanjut Imam mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI, tak sendiri dalam melakukan persiapan, pengiriman, dan penarikan tim pemantau perdamaian merah putih tersebut. Menlu Marty terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Wakil Menteri Luar Negeri, Direktur Jenderal Multilateral, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN dan seluruh pejabat terkait di Kemlu dan TNI.

Sumber: InfoPublik

Continue Reading | comments

Modernisasi Militer Indonesia akan Memperkuat Kerja Sama Keamanan di Kawasan

Jumat, 01 Juni 2012

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kanan) pada rangkaian acara Shangri-La Dialogue, di Singapura, Jumat (1/6).Selain menjadi Pembicara Kunci pada forum pertemuan tahunan di bidang pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik ini, Presiden SBY juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Singapura Tony Tan Keng Yam. (Foto: ANTARA/Muchlis/pd/12)

1 Juni 2012, Jakarta: Singapura: Di kawasan Asia, kita melihat tren peningkatan anggaran belanja militer dan upaya-upaya untuk memodernisasi peralatan militer. Ini adalah konsekuensi logis dari fakta tentang pertumbuhan ekonomi di Asia dan mereka mampu membelanjakannya bagi anggaran pertahanan.

“Ini juga terjadi di Indonesia yang berusaha untuk memordenisasi kemampuan militer kami,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato kunci pada Opening Dinner for the 11th International Institute for Strategic Studies (IISS), the Shangri-La Dialogue di Island Ballroom, Tower Hotel Shangri-La, Singapura, Jumat (1/6) malam.

Dalam 20 tahun terakhir atau lebih, terang Presiden SBY, krisis ekonomi dan faktor-faktor yang lain memaksa pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan anggaran yang minim bagi pertahanan dan keamanan.

“Sebagai hasilnya, postur pertahanan kami sangat minim,” kata SBY. “Sekarang, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan GDP berkisar antara 6.5 persen. Kami berada di posisi yang lebih baik untuk mengalokasikan bagian yang lebih besar untuk anggaran pertahanan nasional.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas kami untuk melindungi wilayah perbatasan, untuk menanggulangi ancaman trans-nasional, untuk meningkatkan kontribusi pada operasi menjaga perdamaian dunia, untuk lebih siap pada Operasi Militer Selain Perang, dan untuk melaksanakan operasi khusus,” Presiden SBY menjelaskan.

“Baru-baru ini, sebagai contoh, pasukan bersenjata kami untuk pertama kalinya melaksanakan operasi militer terjauh untuk menyelamatkan pelaut Indonesia yang disandera perompak Somalia, sebuah misi sulit yang alhamdulillah berjalan sukses,” ujar Kepala Negara.

Namun demikian, Presiden SBY meyakinkan dunia bahwa usaha memodernisasi militer Indonesia akan berlangsung transparan, dan akan dipadukan dengan usaha intensif pada upaya-upaya membangun kepercayaan seperti pelatihan dan pertukaran militer bersama.

“Kami akan memastikan bahwa modernisasi militer kami tidak akan membuat sebuat ketegangan baru, namun justru akan memperkuat kerja sama keamanan di kawasan,” tegas Presiden SBY.

Sumber: Presiden RI

Continue Reading | comments

Wamenhan Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi I DPR RI

Kamis, 31 Mei 2012

31 Mei 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Laksamana TNI Agus suhartono yang didampingi para Kepala Staf Angkatan, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR/RI yang membahas tentang Rencana Kerja Kementerian Pertahanan dan TNI, terkait dengan kebutuhan anggaran pertahanan negara tahun 2013, Kamis (31/5) di Jakarta.

Pada RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR/RI T.B. Hasanuddin tersebut, Wamenhan menyampaikan bahwa sasaran pembangunan pertahanan negara tahun 2013, didasarkan pada permasalahan yang dihadapi di bidang pertahanan, antara lain terwujudnya postur Minimum Essential Force (MEF), terbangunnya 13 pos pertahanan baru di perbatasan darat dan satu pos pertahanan baru di pulau terdepan, terdayagunakannya industri pertahanan nasional, penurunan gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum di laut termasuk di Selat Malaka, terpantaunya potensi tindak terorisme, terlaksananya pemantauan dan pendeteksian ancaman keamanan nasional serta terlaksananya transformasi penentu kebijakan ketahanan nasional untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran dan tepat waktu.

Sedangkan berdasarkan kondisi umum, kata Wamenhan melanjutkan penjelasannya, berdasarkan kondisi umum, permasalahan dan sasaran pembangunan, diperlukan penekanan serta percepatan pencapaian sasaran, dengan arah kebijakan pembangunan pertahanan antara lain, percepatan pencapaian MEF melalui modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme prajurit yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, akselerasi penuntasan payung hukum pembentukan komponen cadangan maupun komponen pendukung, percepatan pembangunan pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, memperluas pendayagunaan industry pertahanan nasional, intensifikasi dan ekstensifikasi patrol keamanan laut, pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, peningkatan kompotensi SDM intelejen serta meningkatkan kapasitas maupun keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan Negara.

Sementara fokus dan kegiatan prioritas pembangunan pertahanan negara tahun 2013, lebih jauh Wamenhan menjelaskan, dititikberatkan pada lima prioritas, yang pertama, prioritas peningkatan kemampuan pertahanan menuju MEF yang meliputi prioritas peningkatan profesionalisme personel, modernisasi alutsista dan non alutsista untuk Ketiga Angkatan, percepatan pembentukan komponen cadangan dan pendukung serta prioritas peningkatan pengamanan wilayah perbatasan.

Kemudian yang kedua, prioritas pemberdayaan industri pertahanan nasional yang meliputi perluasan pemberdayaan BUMNIP dan BUMS, peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat, modernisasi deteksi dini keamanan nasional serta prioritas peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Sumber: DMC

Continue Reading | comments

Wamenhan Harapkan Infrastruktur Di Pulau Nipa Segera dikembangkan

Senin, 28 Mei 2012

29 Mei 2012, Surabaya: Setelah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipa dan PT Palindo Marine Shipyard di Batam, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (29/5) bersama sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, melanjutkan kunjungannya ke PT PAL di Surabaya.

Saat berada di Pulau Nipa, Wamenhan mendapatkan penjelasan dari Wakasal seputar rencana pembangunan infrastruktur pertahanan negara di daerah tersebut, diantaranya pembangunan Pos Angkatan Laut, barak prajurit, dermaga, menara air, mercu suar, asrama sampai dengan sarana ibadah, olahraga dan kesehatan.

Dari semua penjelasan yang disampaikan, Wamenhan berharap, berbagai infrastruktur yang sudah direncanakan tersebut dapat segera direalisasikan dan menjadi perhatian khusus. Mengingat Pulau Nipa merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Selain pembangunan infrastruktur, juga dilakukan konservasi Pulau Nipa, yang meliputi pembuatan tanggul sekeliling pulau dengan elevasi 5,2 meter sepanjang 4,3 km, kemudian penimbunan pulau pada tiga zona area yang terdiri dari zona utara luas reklamasi 15 hektar, zona hutan bakau 12,28 hektar dan zona selatan dengan luas reklamasi 16,19 hektar ditambah dengan rencana penghijauan berupa penanaman 5000 pohon jenis ketapang.

Usai mengunjungi Pulau Nipah, Wamenhan bersama rombongan menuju PT Palindo Marine Shipyard, untuk mengetahui perkembangan pembangunan Kapal Cepat Rudal (KCR) 40 untuk digunakan TNI Angkatan Laut. Dan diperkirakan, kapal perang ke tiga hasil karya putera-putera terbaik bangsa tersebut, akan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2012.

Mengakhiri kunjungan kerjanya di Batam, Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin juga berkesempatan mengunjungi lokasi yang nantinya diproyeksikan sebagai Mako Batalyon Infanteri 10 Korps Marinir, di lahan seluas lebih kurang 20 hektar dan diperkirakan selesai pembangunannya pada tahun 2014.

Sumber: DMC

Continue Reading | comments

Komisi I Bahas Dana Optimalisasi dengan Kemenhan

Selasa, 22 Mei 2012

Radio Taktis LRT-07H produksi PT. LEN. (Foto: PT. LEN)

22 Mei 2012, Senayan: Rapat tertutup antara Komisi I DPR dengan Sekjen Kemenhan yang berlangusung di ruang Komisi I hari ini Selasa (22/5) membahas sejumlah hal. Antara lain penggunaan dana optimalisasi Kemenhan 2012 untuk belanja barang tertentu dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja jajaran prajurit TNI.

Usai rapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, dalam APBN-P 2012 ini Kemenhan memperoleh dana optimalisasi sekitar Rp 670 miliar. "Sesuai permintaan Mabes TNI dan Panglima TNI, dana optimalisasi sebesar itu antara lain dimanfaatkan bagi pengadaan alat komunikasi (alkom) untuk tiga matra TNI dan peralatan selam," ujar Agus. Adapun soal teknis pembelian, kata Agus, Komisi I menyerahkan sepenuhnya ke Kemenhan. Termasuk, soal berapa jumlah peralatan yang akan dibeli.

"Kami mendukung pengadaan alkom ini untuk menunjang kegiatan prajurit TNI di lapangan mengingat peralatan yang digunakan selama ini kondisinya sudah kurang layak, sehingga perlu dilakukan modernisasi," tegasnya.  

Pelajari Pengelolaan Industri Pertahanan BRICS

Pekan depan Komisi I DPR RI akan kembali melanjutkan pembahasan RUU Industri Pertahanan. Agenda pembahasan masih seputar mengenai sistem pembiayaan atau pendanaan perusahaan industri pertahanan, struktur organisasi, dan mekanisme pemasaran. Selasa (15/5) lalu, dalam pembahasan RUU Industri Pertahanan,

Wakil Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin minta perwakilan Kemenhan pada rapat berikutnya agar membawa data perbandingan atau referensi dari negara yang tergabung dalam kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). "Kita bandingkan dalam hal pengelolaan industri pertahanannya, organisasinya, pembiayaannya, dan pemasarannya," ujar TB Hasanuddin kepada Jurnalparlemen.com, Minggu (20/5).

Selain itu, untuk menyempurnakan penyusunan RUU Industri Pertahanan, pihaknya juga membandingkan dengan negara lain seperti AS, Rusia, dan Eropa. "Sebelumnya juga sudah kita pelajari sistem pengelolaan industri pertahanan yang dianut AS dan Rusia. Kedua negara ini memiliki sistem yang berbeda. masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan," ujarnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Menhan Tinjau Lahan Pangkalan Marinir di Karimun

Jumat, 04 Mei 2012

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (2 kiri) didampingi Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat {Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Didit Ashaf Herdiawan (3 kiri), Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Marsetio (2 kanan) pejabat Kemenhan Brigjen Herry Noorwanto (kiri) berbincang dengan Bupati Karimun Nurdin Basirun (kanan) saat meninjau lahan untuk pembangunan batalyon dan pangkalan marinir di Tanjung Sebatak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (4/5). Menhan meninjau kelayakan lahan Tanjung Sebatak untuk pembangunan pangkalan marinir dengan kekuatan pasukan sekitar 700 personel sebagai upaya untuk memperkuat pengamanan pulau-pulau terluar dan pertahanan daerah perbatasan.(Foto: kepri.antaranews.com/Rusdianto)

 4 Mei 2012, Karimun: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meninjau lahan untuk keperluan pembangunan markas batalyon dan pangkalan marinir di Tanjung Sebatak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat.

Yusgiantoro berkunjung ke Karimun dengan menumpang helikopter TNI-AL dan mendarat di Bandara Sei Bati, Tebing Jumat pagi. Dia didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya (Laksdya) TNI Marsetio, Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Didit Herdiawan dan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) M Alfan Baharudin. Selain didampingi Bupati Karimun Nurdin Basirun, turut serta dalam tinjauan itu Komandan Pangkalan TNI-AL (Lanal) Tanjung Balai Karimun Letkol (P) Sawa, Kapolres Karimun AKBP Benyamin Sapta dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Karimun lainnya, serta sejumlah perwira Lanal Tanjung Balai Karimun.

"Tadi saya sudah melihat lahan di Sebatak dan akan dikaji kelayakannya untuk pembangunan batalyon dan pangkalan marinir," kata Menhan usai melakukan tinjauan singkat pada lahan pantai yang letaknya berhadapan dengan Pos TNI Angkatan Laut Leho.

Menurut Yusgiantoro, pihaknya telah meninjau beberapa lokasi yang juga akan dikaji mana yang pantas dan cocok untuk sebuah pangkalan marinir, termasuk meninjau lahan di Pulau Galang, Batam. "Ada tiga atau empat titik. Tadi Bupati juga mengusulkan satu lahan lagi, namun agak jauh dari laut. Sedangkan pangkalan marinir tentu harus dekat dengan laut. Namun demikian, kita akan kaji mana yang tepat untuk itu," ucapnya.

Mengenai luas lahan yang dibutuhkan, Menhan mengatakan sekitar 20 hektare. "Luas lahan di Tanjung Sebatak memang hanya empat hektare, tapi Bupati bilang tak ada masalah, bisa ditambah," ucapnya.

Menhan mengatakan pembangunan pangkalan marinir merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pertahanan di daerah perbatasan, di antaranya khusus untuk angkatan laut. "Kita terus membaca kekuatan kita di perbatasan, tentunya juga bertujuan untuk mengamankan pulau-pulau terluar. Sekarang dan dalam dua hari ini kami akan terus mengumpulkan data. Kita kaji mana yang layak untuk seterusnya kita laporkan kepada Presiden," tambahnya.  

Siap tambah

Pada kesempatan yang sama, Bupati Karimun Nurdin Basirun menyambut baik rencana pembangunan pangkalan marinir di Tanjung Sebatak karena Karimun sebagai daerah yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Selat Malaka membutuhkan pertahanan yang kuat.

"Memang kebijakan pembangunan di daerah perbatasan harus diperkuat dalam segala aspek, baik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Ini porsi beliaulah (Menhan) untuk meninjau dan menentukan langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan. Apalagi, Karimun merupakan daerah investasi yang tentunya harus didukung rasa aman dan nyaman," katanya.

Mengenai kekurangan luas lahan sesuai kebutuhan untuk berdirinya satu pangkalan marinir, Bupati mengatakan pemerintah daerah siap membantu termasuk kemungkinan pembebasan lahan milik masyarakat.

"Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya karena ini merupakan kepentingan NKRI. Kita lihat nanti apa yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah supaya rencana ini bisa terealisasi," ucapnya.

Dankormar Mayor Jenderal TNI (Mar) M Alfan Baharudin mengatakan batalyon dan pangkalan marinir yang akan dibangun akan dilengkapi dengan peralatan tempur seperti artileri, roket dan perahu tempur. "Batalyon marinir yang akan dibangun ini cukup besar, kekuatan pasukan sekitar 700 personel dan dipimpin seorang perwira berpangkat letnan kolonel," ucapnya.

Kemenhan Dukung Rencana Pendalaman Alur di Karimun

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau mendalami alur pelayaran untuk menopang lalulintas pelayaran di Desa Pongkar Kecamatan Tebing.

"Kita dukung, hanya saja pemerintah daerah di sini tentu harus melihat pendanaannya," katanya usai meninjau lahan untuk pembangunan pangkalan marinir di Tanjung Sebatak Kecamatan Tebing, Jumat.

Menhan melakukan kunjungan singkat ke Karimun bersama Menteri Perikanan dan Kelautan Sharif Cicip Sutardjo didampingi sejumlah petinggi TNI-AL. Yusgiantoro mengatakan, pendalaman alur tidak mempengaruhi aspek pertahanan dan keamanan. "Itu di luar pertahanan. Tapi, untuk merealisasikannya bisa dibuat satu zonasi dan tata ruangnya. Tata ruang 'kan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut," katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, pendalaman alur diharapkan tidak berdampak pada zona tangkap ikan. "Saya belum tahu soal pendalaman alur, tadi saya tanyakan kepada Bupati belum ada. Hanya saja, saya konsen masalah zona tangkap ikan nelayan agar tidak tercemar lumpur," katanya seraya mengatakan kunjungannya ke Karimun untuk mengecek laporan adanya lumpur yang menggangu zona tangkap ikan nelayan.

Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, rencana pendalaman alur yang diperkuat dengan Peraturan Daerah tentang Pendalaman Alur Pelayaran bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi kapal-kapal yang singgah di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

"Sebagai pemerintah daerah, kita hanya memohon pusat dan berupa rekomendasi saja. Sedangkan penentunya tetap pusat," ucapnya. Dia mengatakan menunggu persetujuan pusat, "Dan sepertinya pendalaman alur harus ada untuk kepentingan investasi yang membutuhkan keselamatan pelayaran," katanya.

Perairan Desa Pongkar yang akan didalami berhadapan dengan Pelabuhan Malarko yang masih dalam tahap pembangunan. Pelabuhan Malarko diproyeksikan sebagai pelabuhan peti kemas berkelas dunia dengan tujuan menangkap limpahan kapal-kapal dagang dari Singapura.

Sumber: ANTARA Kepri

Continue Reading | comments

Menteri Pertahanan Meninjau Pulau Nipah

Kamis, 03 Mei 2012

(Foto: Setkab)

4 Mei 2012, Batam: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengunjungi pulau terluar Pulau Nipah, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat. Menteri berangkat dari Markas Lanal Batam menggunakan helikopter ke Pulau Nipah.

Sebelumnya, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo mengunjungi Karimun. Petugas protokoler Pemerintah Provinsi Kepri Toni mengatakan menteri meninjau Pos Angkatan Laut di pulau yang nyaris tenggelam itu.

"Rencananya, Presiden ke Pulau Nipah waktu kunjungan ke Batam kemarin. Tapi karena tidak jadi, maka menteri yang datang," katanya.

Pulau Nipah merupakan satu pulau terdepan Indonesia yang nyaris tenggelam karena penggalian pasir darat. Pemerintah menganggarkan miliaran rupiah untuk mereklamasi pulau terdepan itu dan membangun Pos AL. Prajurit Angkatan Laut dari Lantamal IV Tanjungpinang, Lanal Batam serta marinir juga ditempatkan di Pulau Nipah untuk menjaga daerah perbatasan.

Sebelumnya, dalam kunjungan di Batam, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Pulau Nipah akan menjadi kawasan pertahanan dan pengembangan perekonomian kelautan.

"Saat ini kami tengah membangun infrastruktur pertahanan di sana. Setelah selesai Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun sarana pendukung perekonomian kelautan," kata Sjafrie.

Menurut dia, pembangunan Pulau Nipah yang menjadi batas Indonesia dengan Singapura akan menjadi contoh pembangunan pulau-pulau terluar di Indonesia lainnya.

"TNI juga tengah membangun sarana komunikasi di sana. Agar semua informasi terkait pertahanan bisa lebih cepat diterima," kata dia. Sjafrie mengatakan Pulau Nipah akan menjadi bagian kecil dari pengamanan maritim di Indonesia.

Sebagai kawasan komersial, pulau yang nyaris tenggelam itu, juga akan dijadikan terminal bahan bakar minyak. Dengan adanya terminal bahan bakar, maka akan memudahkan kapal-kapal asing yang lalu lalang di Selat Malaka mengisi bahan bakar.

Sumber: ANTARA Kepri

Continue Reading | comments

Menhan Tinjau Lokasi Mako Batalyon 10 Marinir

Menteri pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro didampingi sejumlah petinggi TNI melihat kawasan Barelang dari atas jembatan Tengku Fisabilillah, Kamis (3/5). (Foto: Noviwandra)

4 Mei 2012, Galang: Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro beserta sejumlah petinggi Angkatan Laut Mabes meninjau lokasi pembangunan Markas Komando (Mako) Batalyon 10 Angkatan Laut (AL) Marinir di Pulau Galang, Kamis (3/5).

Menhan tiba di Bandara Hang Nadim Batam sekitar pukul 16.00 WIB. Rombongan disambut Danguskamla, Danlantamal Tanjungpinang, Korem 033/WP, Danlanal Batam dan Dandim Batam. Usai istirahat di ruangan VVIV Bandara, Menhan beserta rombongan berangkat menuju Pulau Galang.

Di Galang, selain melihat lokasi pembangunan Mako Batalyon 10, rombongan Menhan juga sempat berhenti di Jembatan 5. Di situ, Danlantamal Tanjungpinang memberi penjelasan tentang peta lokasi wilayah Kepri yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia.

Kemudian, rombongan bergerak menuju lokasi pengungsian Kamp Vietnam. Informasinya, Menhan akan menuju Pulau Nipah, Jumat (4/5) ini dengan menggunakan helikopter milik Angkatan Laut. Sedangkan untuk rombongan yang lain, dari Batam akan menuju Karimun untuk kemudian berlayar menuju ke Pulau Nipah menggunakan kapal. Selain Menhan, Menteri Kelautan dan Perikanan dikabarkan juga akan ikut dalam rombongan.

Sumber: Haluan Kepri

Continue Reading | comments

Hasil Rapat Kerja Komisi I di DPR-RI dengan High Level Committee

Rabu, 04 April 2012

KDB Nakhoda Ragam (28) salah satu dari tiga korvet milik Brunei diusulkan oleh Kemhan diakuisisi untuk memperkuat armada TNI AL. Ketua Komisi I DPR-RI mengatakan anggota Komisi I akan meninjau kondisi korvet saat melakukan kuker ke Eropa. Aljazair membatalkan pembelian ketiga korvet ini dan mengalihkan ke frigate kelas FREMM.

4 April 2012: Laporan hasil rapat kerja dengan Komisi I DPR-RI tanggal 26 Maret 2012 sebagai berikut :
a. Peserta rapat yang hadir, antara lain Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) selaku Ketua HLC, Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI, Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksmana TNI Soeparno, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat, SIP Sekjen Kemhan, Marsdya TNI, Eris Herryanto dan sejumlah Anggota Komisi I DPR RI.

b. Materi Rapat

1) Pengadaan Pesawat Sukhoi

Pihak Pemerintah memberikan penjelasan tentang pengadaan pesawat Sukhoi, dijelaskan oleh Ketua HLC kepada anggota Komisi I DPR bahwa, Kontrak pengadaan pesawat Sukhoi ini belum efektif maka belum ada pengeluaran dana dari kas negara. Selain itu posisi dari pengadaan pesawat Shukoi ini menunggu persetujuan pencairan tanda bintang oleh DPR.

Terdapat hal-hal yang menyangkut administratif yang dilakukan oleh pengguna baik itu TNI AU sampai dengan Mabes TNI merupakan suatu pengantar surat yang tidak ada korelasinya dengan proses di kementerian, karena prinsip yang digunakan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pinjaman pemerintah yang dilakukan adalah menggunakan koridor Government to Government dan Government to Producen.

Khusus pengadaan Sukhoi Kemhan tidak mempunyai hubungan lain selain dengan Rosobronexport sebagai institusi pemerintah Rusia yang ditugasi untuk menjual barang militer buatan Rusia yang dijual ke luar negeri.

Pengadaan pesawat Sukhoi ini menggunakan State Credit merupakan shoping list yang didalamnya tidak terdapat pesawat Sukhoi, karena pemerintah tidak mengakomodasi Sukhoi melainkan pengadaan kapal selam.

Didalam penggunaan State Credit ini dapat digunakan setinggi-tingginya 1 Milyar US Dolar. Tetapi Kemhan tidak membeli kapal selam sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan lain, maka ada sisa 700 Juta US Dolar.

Kemhan telah mengajukan rekomendasi hasil sisa 700 Juta Dolar ini dapat membeli Sukhoi, tetapi hal ini tidak disetujui oleh Federal Service on Military Technical Coorporation di Rusia. Maka pengadaan Sukhoi ini tetap menggunakan Kredit Komersial biasa. Tetapi pengadaan dari suku cadang dari pesawat Sukhoi ini dapat menggunakan State Credit dari Rusia tersebut.

2) Pengadaan 3 Unit Multi Role Light Fregat (MRLF)

Statusnya adalah satu proses usulan dalam memenuhi kebutuhan alutsista bergerak hingga 2014 sebagai alternatif pengganti pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan Kapal Selam yang tidak dapat selesai pada tahun 2014. Maka dilaksanakan suatu oberservasi dan perlu pendalaman teknis. Pengadaan ini tidak melalui proses Transfer of Technology. Posisi kapal ini di Inggris dan hasil observasi di TNI, TNI AL, Kemhan dinyatakan layak operasional dan kondisi baru

3) Pengadaan Main BattleTank (MBT) Leopard

Belum dilaksanakan penawaran antara pihak penjual (pemerintah Jerman) dan pembeli (pihak Kemhan RI). Telah diadakan oberservasi spesifikasi teknis dan berbagai kajian teknis dan taktis serta kajian kondisi medan yang ada di Indonesia, maka telah disimpulkan bahwa pengadaan MBT diharapkan bisa membeli Leopard. Status didalam pengadaan ini terdapat dua alternatif, Pertama G to G dengan pemerintah Belanda, dimana teknis penjualan ini dengan kedua Kementerian Pertahanan. Kemudian hal ini diteruskan dengan penentuan titik harga, dimana pembayaran ini dilakukan antara Kemenkeu RI dengan Kemenkeu Belanda. Namun masih memerlukan fase soliditas antara pemerintah dan parlemen Belanda, diharapkan awal April telah mendapatkan kepastian baik itu dari pemerintah Belanda maupun dari persetujuan dari DPR RI.

Kedua, Pemerintah dengan pabrikan, seperti diketahui Jerman adalah Original Manufacture maka pemerintah akan membeli Tank pendukung dari Pabrikan di Jerman setelah diadakjan obeservasi oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), maka ini diperoleh kepastian bahwa produsen yang menjual yang terdiri dari persenjataannya dari Rheimentall, kemudian Platform Infrastructure-nya adalah KMW. Sedangkan mesinnya semuanya berasal dari Jerman. Pemerintah Jerman telah memberikan satu kepastian bahwa apabila manajemen dapat berjalan maka dukungan politik dari pemerintah Jerman ini dapat diberikan, maka ini dapat dijadikan suatu pembanding terhadap penggunaan Leopard yang digunakan oleh satuan angkatan darat Jerman.

4) Pengadaan Pesawat Tanpa Awak (UAV)

Status dari kontrak pengadaan dari 4 Unit pesawat tanpa awak belum efektif, belum ada dana yang keluar dari Negara, posisinya masih menunggu pencairan tanda bintang dari DPR RI. Pembelian UAV adalah pemikiran sebelum tahun 2004 dan baru masuk kedalam kegiatan dan perencanaan alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada tahun 2005 -2009. Pesawat ini dibuat oleh perusahaan integrator dari Philipina dengan menggunakan (teknologi gabungan dari mesin Italia) dan Israel (Teknologi Surveillance).

Pengadaan pesawat tanpa awak senilai 16 Juta US Dolar apabila kita bisa menyutujui dan sampai kepada kontrak efektif akan menerima dalam waktu 18 bulan setelah kontrak efektif.

c. Mekanisme Rapat

1) Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI yang bersifat terbuka untuk umum dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI, Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksmana TNI Soeparno, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat, SIP Sekjen Kemhan, Marsdya TNI, Eris Herryanto dan sejumlah Anggota Komisi I DPR RI.

2) Agenda Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI ini khusus membahas, pertama, rencana Modernisasi Alutsista dalam rangka kebutuhan TNI 2014 dengan menggunakan Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) atau Pinjaman Luar Negeri (PLN). Kedua, penyampaian penjelasan dari pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan sekaligus selaku Ketua High Level Committee (HLC) kepada Komisi I DPR RI mengenai dinamika dalam perencanaan pengadaan Alutsista TNI.

3) Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI di buka secara resmi oleh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.

4) Pada kesempatan Raker Komisi I DPR tersebut, Wamenhan atau ketua HLC memberikan penjelasan terhadap tugas HLC didalam melaksanakan rencana program pengadaan Alutsista dalam rangka mendukung kebutuhan alutsista TNI untuk jangka waktu 2010-2014, dan penjelasan atau klarifikasi seputar pengadaan beberapa alutsista seperti pesawat tempur Sukhoi.

d. Kesimpulan Rapat

1) Komisi I DPR RI mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA. 2010-2014 yang sumber pembiayaannya dialokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014 sebesar USD 5,7 Miliar.

2) Komisi I DPR RI menerima dan memahami penjelasan mengenai dinamika dalam perencanaan pengadaan Alutsista TNI, namun demikian Komisi I DPR RI memberikan saran/masukan sebagai berikut:
a) Mengupayakan dilakukannya amandemen terhadap daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia, sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi SU-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan State Credit.

b) Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6.

c) Memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak (UAV) terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI.

d) Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang kelas Multi Role Light Fregat (MRLF) oleh TNI AL.

3) Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem adminstrasi dalam pengadaan Alutsista TNI.

4) Sehubungan dengan kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menkeu, dan Meneg PPN/Kepala Bappenas tanggal 30 Januari 2012, Komisi I DPR RI akan menyelesaikan pembahasan terkait permohonan pencabutan dana bertanda bintang untuk pengadaan barang/jasa melalui PHLN/KE, sebelum penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011 – 2012.

Sumber: Kemhan

Continue Reading | comments

Anggaran Kemenhan pada APBN-P 2012 Turun 0,45 persen

Senin, 12 Maret 2012

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung (kanan) berbincang dengan Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan H.S. Dillon (tengah) dan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna yang membahas soal Masterplan Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/2). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan mengajukan percepatan pembahasan APBN Perubahan tahun 2012 kepada DPR lebih cepat dari biasanya terkait terjadinya krisis minyak dunia yang akan berdampak langsung pada APBN tahun 2012. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/12)

13 Maret 2012, Senayan: Pemerintah mengusulkan pengurangan atau pemotongan anggaran Kemenhan pada Perubahanan APBN 2012 sebesar Rp 329,4 miliar dari total anggaran Kemenhan 2012 ini sebesar Rp 72,538 triliun.

"Turun sekitar 0,45 persen dari total pagu anggaran Kemenhan 2012 ini. Namun penurunan anggaran di Kemenhan ini sesungguhnya paling kecil,dibandingkan penurunan anggaran di Kementerian lainnya," ujar Sekjen Kemenhan Marsda Eris Harryanto dalam raker pembahasan APBN Perubahan 2012 di Komisi I DPR, Selasa (13/3).

Eris menjelaskan, pemotongan anggaran Kemenhan pada APBN Perubahan 2012 itu dilakukan pada pengurangan belanja barang.

"Untuk pemotongan anggaran pada Mebes TNI sebesar Rp 24,9 miliar, TNI AD Rp 173,37 miliar,TNI AL Rp 34,05 miliar dan TNI AU Rp 34,89 miiar serta Kemenhan Rp 62,22 miliar," ujarnya.

Menurut Eris, pemotongan anggaran di Kemenhan ini akan mempengaruhi atas perencanaan-perencanaan organisasi di Kemenhan, baik untuk pemeliharaan dan belanja Alutsista, pendidikan tentara, dan lainnya.

"Untuk itu, kami kalau boleh berharap, agar anggaran Kemenhan dapat dipenuhi seperti dana pagu 2012 yang sebelumnya telah ditetapkan. Agar kondisi ini tidak terlalu mempengaruhi realisasi sejumlah program Kemenhan yang telah disusun sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pengurangan anggaran Kemenhan pada APBN Perubahan 2012 ini baru sebatas usulan pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu.

"Sementara DPR belum tentu juga menyetujui adanya pengurangan anggaran di Kemenhan tersebut. DPR perlu membahas hal ini, termasuk dibahas di Banggar," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Menhan dan Menpera Saksikan Penandatanganan Kerja Sama Perumahan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) didampingi Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz (tengah) mendapat penjelasan dari Dirjen Kekuatan Pertahanan Laksamana Muda TNI B Suwarto (kiri) saat meninjau rumah contoh usai penandatangan kerjasama di Jakarta, Senin (12/3). Penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Dirjen Kekuatan Pertahanan dengan Deputi Perumahan Formal, Deputi Bidang Pembiayaan dan Deputi Pengembangan Kawasan tentang penyediaan rumah umum untuk Prajurit, PNS, Purnawirawan/warakauri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Foto: ANTARA/Saleh/ed/ama/12)

12 Maret 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) H. Djan Faridz, Senin (12/3), di Gedung Kemenpera, Jakarta, menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang penyediaan rumah umum untuk prajurit TNI, pegawai negeri sipil, purnawirawan/warakawuri, janda/duda pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto dengan Deputi Bidang Perumahan Formal Pangihutan Marpaung, Deputi Bidang Pembiayaan Sri Hartoyo dan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kenpera Hazaddin T. Sitepu.

Dalam sambutannya Menhan mengatakan, bahwa salah satu aspek yang menjadi perhatian prioritas di lingkungan Kemhan adalah, masalah kesejahteraan yaitu penyediaan perumahan. Dengan penandatanganan kerja sama penyediaan rumah umum, Menhan menyambut gembira dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Kemenpera memberikan dukungan untuk percepatan penyediaan rumah umum.

Berkaitan dengan masalah kesejahteraan, Menhan menjelaskan pengalokasian menjadi dua bagian besar, yang pertama adalah masalah konpensasi, yakni sudah terlaksananya remunerasi birokrasi termasuk di dalamnya bagi prajurit yang bertugas di perbatasan, dan yang menjadi tantangan utama adalah masalah perumahan. “Penandatangan kerja sama ini untuk penyediaan rumah umum, merupakan salah satu jawaban dari tantangan tersebut, karenanya Menhan berharap, agar pembangunan rumah dengan tipe 36 ini dapat segera direalisasikan.

Hal senada juga disampaikan Menpera H. Djan Faridz yang menyatakan, Kemenpera juga siap mendukung pembangunan rumah umum bagi prajurit TNI dan jajarannya di lingkungan Kemhan. Bahkan, dalam pembangunan rumah umum, Kemenpera melakukan terobosan untuk mensiasati kenaikan harga material, dengan menggunakan besi sebagai pondasi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tentang penyediaan rumah umum untuk prajurit TNI, pegawai negeri sipil, purnawirawan/warakawuri, janda/duda pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan, merupakan yang ketiga dan lanjutan dari penandatanganan sebelumnya, yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2011 dan Februari 2012. Sedangkan pembanguan unit rumah tahap awal, dialokasikan di daerah NTT dan Maluku Utara.

Komisi I Dorong Kepemilikan Rumah Layak untuk Prajurit TNI

Komisi I DPR RI prihatin masih banyak prajurit TNI dan pensiunan TNI yang hingga kini masih tinggal di rumah yang tak layak atau bahkan belum memiliki rumah tinggal sendiri.

Untuk itu, DPR mendorong perlunya penambahan anggaran bagi Kemenhan dan Mabes TNI untuk kebutuhan pengadaan dan penyediaan rumah yang layak bagi prajurit TNI.

"Sebelumnya, dalam kunjungan kerja komisi I lalu, kami menemukan prajurit TNI yang tinggal di sebuah rumah yang tidak layak. Seperti satu rumah kecil dihuni oleh dua kepala keluarga. Karena itu, selain modernisasi alutsista TNI, isu lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah soal rumah dinas bagi prajurit TNI ini," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq usai memimpin raker dengan Sekjen Kemenhan di DPR, Selasa (13/3).

Mahfudz mengatakan, dalam raker tersebut Komisi I juga menyoroti soal banyaknya kendaraan dinas TNI yang sudah tidak layak pakai, namun tetap digunakan.

"Komisi I juga akan mendorong bagi peremajaan kendaraan dinas TNI,"ujarnya.

Menurut Mahfudz, pihak Kemenhan secara informal telah menyebutkan angka sebesar Rp 13,5 trilun untuk kebutuhan pengadaan rumah tinggal bagi prajurit TNI dan peremajaan kendaraan dinas TNI.

"Kami minta Kemenhan dan Mabes TNI segera membuat kajian dan segera mengusulkan ke Komisi I soal anggaran yang dibutuhkan. Prinsipnya, kalau untuk dua soal itu, Komisi I akan memperjuangkan anggarannya di Banggar. Sehingga ada penambahan anggaran untuk Kemenhan dan Mabes TNI, karena dua masalah tersebut realitasnya selama ini masih luput dari perhatian semua pihak," ujarnya.

Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, kebutuhan perumahan bagi para prajurit, pegawai negeri sipil (PNS), purnawirawan/warakawuri, janda/duda PNS di lingkungan Kemenhan dan TNI masih cukup besar. Perbandingan antara anggota TNI dan sipil di Indonesia adalah 1:8, atau jumlahnya mencapai angka 460.000 orang prajurit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sumber: Kemhan/Jurnal Parlemen

Continue Reading | comments

Menhan: Tidak Ada "Mark Up" Pembelian Sukhoi

Selasa, 06 Maret 2012

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgioantoro (tengah) memberi keterangan pers bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan (dua dari kanan), Menteri Perindustrian MS. Hidayat (kanan), Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (dua dari kiri), dan Kapolri Timur Pradopo (kiri) usai sidang pleno kelima Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (6/3). Pemerintah menjelaskan tentang program kerja KKIP 2012, yaitu penyiapan regulasi industri pertahanan, penetapan kebijakan nasional terkait stabilisasi dan oprtimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memberi klarifikasi tentang isu 'mark up' pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2 buatan Rusia. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/NZ/12.)

6 Maret 2012, Jakarta: Indonesia Police Watch menduga adanya mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi SU-30MK2 dalam proyek pengadaan alutsista TNI-Polri. IPW menyebutkan, untuk membeli Sukhoi lengkap dengan persenjataan, otoritas Vietnam membayar per unitnya seharga 53 juta dollar AS. Akan tetapi, Indonesia, katanya, membayar harga per unitnya 78,3 juta dollar AS tanpa persenjataan.

Menanggapi itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah adanya tudingan penggelembungan anggaran atau mark-up. Menurut Purnomo, pembelian itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan kontrak di tahun 2012.

"Saya tegaskan tidak ada mark up dalam pembelian Sukhoi itu. Yang kita lakukan kita akan bangun skuadron kekuatan tempur kita, yaitu skuadron Sukhoi jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, kurang 6, itu yang kita beli. Tahun 2007 pembelian pertama, pada kontrak 2007. Sekarang ada kontrak lagi untuk 2012. Tentu harganya berbeda. Perbedaannya tidak banyak karena hanya untuk meng-cover inflasi, eskalasi," ujar Purnomo dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Menhan mengatakan, kontrak pembelian Sukhoi antara Indonesia dan Vietnam mengalami perbedaan karena selain membeli Sukhoi, Indonesia juga membeli peralatan mesin senjata lainnya yang berjumlah 12 buah.

"Hati-hati kalau melihat nilai kontrak. Nilai kontrak kita dengan Vietnam mungkin beda karena nilai kontrak kita, di samping beli Sukhoi, juga beli peralatan lain. Jadi, tolong tidak bisa bandingkan apple to apple," lanjutnya.

Menhan minta media tak hanya mendapat informasi setengah-setengah dalam pembelian alutsista tanpa melihat data yang lengkap. Selain itu, Purnomo juga menegaskan, dalam pembelian peralatan pertahanan negara ini ada tim konsultasi dan pengawas yang melakukan pengawasan secara ketat. Jadi, kemungkinan mark up itu, kata dia, tidak akan terjadi.

"Jangan hanya dapat masukan dari orang yang kecewa atau gampang saja memberikan input langsung masuk ke media. Harusnya datang ke kita untuk penjelasan lengkap. Yang awasi kita banyak, kejaksaan, KPK, BPK, DPR, BPKP, media, LSM. Jadi dipastikan dapat info harus jelas, jangan dibilang Vietnam kontrak 50 perak, kita 100 perak lalu ada mark up. Tanya dulu kontraknya kayak apa," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, IPW mencurigai pembelian Sukhoi yang disebut G to G (antarpemerintah) itu ada potensi mark up sebesar 100 juta dollar AS sampai 140 juta dollar AS. IPW meminta KPK dan penegak hukum lainnya untuk mengawasi pembelian persenjataan tersebut.

Ini Alasan Mengapa Harga Sukhoi Naik

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Marsekal Madya Eris Herryanto meluruskan adanya dugaan penggelembungan pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2 dari Rosoboronexport, Rusia. Eris menjelaskan, kemenhan mendapat anggaran yang direncanakan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Karena produsen Sukhoi adalah satu-satunya perusahaan dari Rusia, maka langsung berhubungan dengan Rosoboronexport.

Pihaknya menyampaikan spesifikasi yang dibutuhkan Kemenhan. Setelah disampaikan, imbuh Eris, Rosoboronexport memberi penawaran, dan pihaknya menyampaikan penawaranke Mabes TNI dan Kemenhan. Selanjutnya dilakukan sidang di Kemenhan untuk memaparkan proses dan verifikasinnya, dan mendata apa saja kebutuhan TNI AU. "Setelah match, kemudian kita ajukan ke menteri pertahanan untuk penetapan," kata Eris usai rapat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kemenhan, Selasa (6/3).

Pada rapat pertama, menurut Eris, antara yang ditawarkan Rosoboronexport dengan kebutuhan TNI AU belum pas. Pada waktu itu dia sebagai pimpinan meminta membatalkan pesanan agar perbedaan itu diselesaikan dulu. Setelah selesai, lanjutnya, lalu diadakan rapat yang berikutnya. Baru ketika semuanya setuju pihaknya mengajukan ke Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Jadi, ia menegaskan apa disampaikan ke Menhan, tak ada hubungannya dengan rekanan. "Kita langsung ke Rosoboronexport. Kita tak menaikkan, memang harganya segitu."

Rentang kontrak pembelian enam Sukhoi Su-30MK2, pada 2007 dengan 2012, Eris melihat adanya fenomena Rubel cost, karena adanya kenaikan mata uang dan inflasi di Rusia terhadap dolar AS. Dampak dari berbagai indikator itu dihitungnya dan membuat ada penyesuaian harga kontra. "Itu dihitung smuanya. Kita tak bilang tidak ada kenaikan," papar Eris.

Ini Verifikasi Komisi I Terkait Pembelian Sukhoi

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan verifikasi terhadap pembelian enam pesawat tempur sukhoi SU-30 MK2 milik Rusia oleh pemerintah Indonesia.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, Kementerian Pertahanan memang mendapat alokasi anggaran sebesar 470 dollar AS melalui fasilitas kredit ekspor tahun 2010-2014. Awalnya, pihak JSC Rosoboronexport yang merupakan perwakilan Pemerintah Rusia di Jakarta mengajukan harga 55.980.000 dollar AS per pesawat untuk pengantaran tahun 2012 dan 59.000.000 dollar AS tahun 2013.

Dalam enam tahap negosiasi, kata Mahfudz, disepakati harga satu pesawat sebesar 54.800.000 dollar AS tanpa membedakan tahun pengantaran. Dalam kontrak, tambah dia, ada biaya tambahan untuk dua mesin sebesar 6.490.000 dollar AS dan pelatihan 10 pilot dan teknisi selama 2 tahun sebesar Rp 6.115.000 dollar AS.

Dijelaskan Mahfudz, tidak seluruhnya alokasi anggaran 470 juta dollar AS itu digunakan. "Sebesar 470 juta dollar AS itu plafon anggaran yang disediakan. Realisasinya sesuai nilai riil kontrak. Kontrak ini sudah ditandatangani 29 Desember 2011," kata Mahfudz di Jakarta, Senin (5/3/2012).

Pembelian enam pesawat itu, lanjut Mahfudz, saat ini sedang dalam proses pencabutan tanda bintang di DPR. Sebelumnya, rencana pembelian itu belum disetujui.

Sumber: Kompas/Republika

Continue Reading | comments